PLN Ajukan Suntikan Dana Negara Rp 3 Triliun Buat "Setrum" Ribuan Desa

Jakarta, CNBC Indonesia - PT PLN (Persero) mengajukan suntikan dana berupa penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 3 triliun untuk tahun 2025. Hal itu direncanakan akan digunakan untuk mengaliri listrik ke daerah-daerah yang belum mendapatkan setrum. 

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan pihaknya mengajukan PMN sebesar Rp 3 triliun yang nantinya akan dialokasikan pada pembangunan listrik desa (lisdes) di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) di Indonesia yang diperhitungkan biaya pembangunannya jauh lebih mahal dibandingkan untuk melistriki daerah non-3T.

"Kami mengajukan alokasi PMN untuk program listrik desa di wilayah 3T di 2025 untuk mendukung target rasio desa terlistriki 100% tahun 2027," ujar Darmawan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Rabu (10/9/2024).

Detailnya, dia mengungkapkan target PMN untuk lisdes tahun 2025 mendatang akan dialokasikan pada 192 kabupaten, 548 kecamatan, 1.092 desa. Wilayah tersebut diperkirakan memiliki 85.017 pelanggan.

"Ini targetnya adalah 192 kabupaten, 548 kecamatan, 1.092 desa, jumlah pelanggan 85 ribu. Kapasitas sebagian di daerah yang sangat terisolasi kami bangun juga pembangkit listrik basis surya 19 ribu kWp, kemudian jaringan tegangan menengah (JTM) ini 20 ribu volt 2.388 kms, jaringan tegangan rendah (JTR) 1.692 kms, gardu distribusi 54 ribu kVA," bebernya.

Selain itu, Darmawan juga membeberkan bahwa selama tahun 2023 lalu hingga tahun 2024 ini, PLN tidak mendapatkan alokasi PMN. Darmawan mengatakan pada tahun 2023-2024 PLN menggunakan sumber dana internal perusahaan untuk menjalankan program lisdes.

"Kalau kita lihat 2023 untuk program lisdes kita alokasi Rp 4,75 triliun basis pada anggaran internal PLN," jelasnya.

"Dan untuk 2024 kami alokasi anggaran internal PLN Rp 1,47 triliun," tambahnya.

Baca: Asabri Minta Suntik Modal Rp 3,6 Triliun, Alasannya Buat Ini

Lebih lanjut, Darmawan juga mengatakan bahwa jika pihaknya mendapatkan alokasi PMN dari pemerintah, maka perusahaan bisa menghemat tambahan beban bunga sebesar Rp 1,55 triliun dan subsidi kompensasi sebesar Rp 1,57 triliun.

"Dan ini adalah perbandingan apabila kita gunakan PMN 2025 atau tanpa PMN 2025. Kami dengan terpaksa juga menyediakan pendanaan commercial loan yang perbedaan besar yang mana ada tambahan beban bunga Rp 1,55 triliun, nah ini dibanding menggunakan PMN dan ada tambahan subsidi kompensasi sebesar Rp 1,57 triliun," kata Darmawan.

Dalam paparannya, Darmawan menjabarkan bahwa pada 2026 mendatang pihaknya juga membutuhkan 'suntikan' dana berupa PMN sebesar Rp 7 triliun. Sedangkan, pada  2027 mendatang total PMN yang dibutuhkan perusahaan sebesar Rp 5,86 triliun.

(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Minta Suntikan Rp1,1 T, Perumnas Janji Atasi Kebutuhan Rumah Layak