DPR Minta Bank Hapus Tagih Kredit UMKM Pinjaman Rp 25-50 Juta

Jakarta, CNBC Indnesia - Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sarmuji menyoroti kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang kesulitan membayar hutangnya di perbankan. Menurutnya, bagi nasabah UMKM dengan pinjaman kecil antara Rp 25-50 juta sebaiknya dihapus tagihkan.

Sarmuji menjelaskan, menurutnya UMKM dengan pinjaman yang kecil patut diberikan relaksasi karena mengalami kondisi yang mengkhawatirkan dari segi keberlangsungan usaha.

"Mungkin juga bank bisa mengusulkan kepada Kementerian BUMN agar yang seperti itu terutama yang kecil bukan karena mentalnya susah tapi karena bisnisnya tak memungkinkan itu bukan hanya dihapus bukukan tapi dihapus tagihkan dengan syarat sangat selektif," ujarnya saat rapat dengan BNI dan BTN di Komisi VI, Senin (8/7).

Sarmuji mengungkapkan, Ia khawatir para UMKM yang kesulitan membayar bukan karena kesengajaan tapi memang betul-betul mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran.

Bahkan, Sarmuji lanjutkan, sebaiknya UMKM yang kesulitan atau gagal bayar dapat diberikan kesempatan kembali memperoleh kredit untuk mencoba usaha lainnya. Namun dengan catatan perbankan melakukan verifikasi secara menyeluruh.

"Harus ada kepentingan politik. Mereka itu diputihkan saja, mereka sangat selektif dibebaskan saja karena sudah betul-betul tidak memungkinkan biar mereka yang punya kesempatan melanjutkan bisnis lagi. Karena sepanjang tanggung jawab mereka nggak bayar karena situasi, pandemi, bencana, mereka nggak bisa mencoba bisnisnya lagi karena utang yang nggak mungkin bisa dibayar," jelasnya.

"Saya usul yang begitu-begitu bukan dihapus bukukan kalau bisa di hapus tagihkan. Saya meyakini bank-bank sudah mengalokasikan cadangan yang kuat. Kalau cadangan kuat dihapus tagihkan kenapa tidak, daripada menjadi beban berlarut-larut," pungkasnya.