
Bukan Main! Mentan Minta Tambahan Anggaran Langsung Rp51,7 Triliun

Jakarta, CNBC Indonesia - DPR RI memanggil Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman beserta jajarannya untuk menghadiri Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR RI hari ini, Kamis (20/6/2024). Dalam rapat kerja hari ini, Amran meminta kepada Komisi IV DPR RI untuk mendukung usulan penambahan anggaran Tahun 2025 yang telah dirumuskan oleh Kementerian Pertanian (Kementan).
Amran memaparkan, pagu indikatif Kementan Tahun Anggaran (TA) 2025 yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) dan Menteri PPN/Kepala Bappenas ialah sebesar Rp8,06 triliun, yang terdiri dari rupiah murni sebesar Rp6 triliun dan sisanya non rupiah murni sebesar Rp2,06 triliun.
Adapun alokasi pagu indikatif sebesar Rp8 triliun yang sudah dicanangkan Kementan diantaranya untuk ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas Rp3 triliun, nilai tambah dan daya saing industri Rp1,6 triliun, pendidikan dan pelatihan vokasional Rp658 miliar, serta dukungan manajemen Rp2,78 triliun.
"Mengingat pagu indikatif pada tahun 2025 relatif masih terbatas, Kementan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp26,64 triliun, sehingga total anggaran Kementan setelah ditambah pagu indikatif Rp8 triliun menjadi Rp34,7 triliun. Dan diharapkan juga bisa kembali seperti yang pernah dialokasikan pada tahun 2015 (silam)," kata Amran.
Tak hanya sampai situ, Amran juga mengusulkan adanya tambahan anggaran pendukung asta cita presiden terpilih, khususnya untuk program cetak sawah seluas 1 juta hektare, yakni senilai Rp25 triliun.
"Dengan demikian, total pagu anggaran Kementan diharapkan nanti menjadi Rp59,7 triliun. Untuk itu, mohon dukungan dari pimpinan dan anggota Komisi IV (DPR RI) terhadap usulan tambahan anggaran tersebut," ucapnya.
Sangat Sedikit
Merespons hal itu, Pimpinan Komisi IV DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Anggia Erma Rini menyakini anggota Komisi IV DPR akan mendukung usulan penambahan anggaran sebagaimana yang disampaikan Mentan Amran senilai Rp59,7 triliun.
Menurutnya, program untuk meningkatkan produktivitas pangan Indonesia tidak akan bisa berjalan optimal apabila anggaran yang diberikan kepada Kementan sangat sedikit.
"Kalau lihat anggarannya Pak Mentan ini, nggak serius negara itu. Ngomongin tentang pangan, ada krisis global pangan, El Nino dan lain sebagainya yang tidak mendukung produktivitas pangan kita. Nggak ada seriusnya negara ini terhadap kemandirian kedaulatan pangan," katanya.
"Tentang anggaran, ini adalah pagu pendahuluan yang memang nanti akan kita detailkan setelah menjadi pagu definitif. Saya yakin teman-teman di Komisi IV DPR RI sangat mendukung tentang anggaran tambahan," ujar Anggia.
Hal senada disampaikan Salim Fakhry, anggota Komisi IV DPR RI fraksi Golongan Karya (Golkar). Ia mengatakan, sebaik apapun program yang dibuat Kementan, namun jika tidak didukung oleh alokasi pendanaan, maka itu akan membuat program menjadi sia-sia.
"Konkretnya tugas kita di Komisi IV DPR RI mendorong. Anggaran hanya Rp 8 triliun, walaupun ini kita katakan masih pagu indikatif sementara, cuma kalau ini tidak didorong melalui mekanisme Banggar, saya kira penambahannya nanti hanya belasan pak menteri, sedangkan kita butuh sampai Rp 50 triliun. Makanya kita berharap, dari kementerian harus duduk, supaya apa yang kita ungkapkan bisa mendapat respon dari anggota Banggar," ucap Salim.
(dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Alasan Erick Thohir Minta Tambah Anggaran BUMN Jadi Rp 344 M