Pemerintah Masih Godok Family Office, OJK Dukung & Siap Regulasi

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar buka suara terkait usulan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengundang investor asing mendirikan family office di Indonesia.

Mahendra mengaku pembahasan mengenai family office masih dibahas secara internal, dengan pihak OJK ikut mencermati perkembangannya.

Baca: Manajer Investasi Syariah Paytren Milik Yusuf Mansur Kena Sanksi OJK

Terkait rencana pemerintah soal family office di RI, pemahaman kami mengenai topik ini masih dibahas di internal pemerintah dan kami cermati masih akan disampaikan nanti pemikiran dan gagasan oleh bapak Presiden untuk dapat persetujuan ataupun arahan lebih lanjut," jelas Mahendra dalam konferensi pers RDK OJK, Senin 10 Juni 2024.

Mahendra mengungkapkan pendirian family office di Indonesia akan membuka potensi terciptanya permintaan baru terhadap instrumen keuangan di Indonesia. 

"[OJK] mendukung langkah tersebut," terang Mahendra.

Lebih lanjut, Mahendra menyebut karena sifatnya yang masih digodok, dirinya masih belum mengetahui secara pasti terkait regulasi. Namun, tegas menyatakan pihaknya siap menyiapkan infrastruktur dan regulasi serta pengawasan-pengawasan lainnya.

"Lagi-lagi ini masih tahap awal mengenai diskusi, jadi pada gilirannya OJK akan merespons kalau sudah ada keputusan final mengenai hal ini," ungkap Mahendra.

Meski masih belum ada aturan spesifik terkait family office, Mahendra mengungkapkan OJK mengetahui family office merupakan hal lumrah yang sudah diadakan oleh banyak negara.

"[Family Office] ada di beberapa negara, baik di kawasan (regional) maupun antara negara maju. Jadi hal itu memang kami bisa mendalami lebih lanjut apa yang dilakukan negara masing-masing kepada pembentukan family office," sebut Mahendra.

Namun, terkait regulasi oleh OJK, Mahendra mengaku pihaknya masih akan menunggu perkembangan selanjutnya.

"Pada tahap ini tentu diskusi lebih lanjut akan dilakukan pemerintah di tingkat yang lebih tinggi nantinya," pungkas Mahendra.

(fsd/fsd)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Video: OJK Pastikan Perbankan RI Dalam Kondisi Resilien