Heboh Kesangkut Kasus Korupsi, Ternyata Segini Kekayaan PT Timah

Firda Dwi Muliawati, CNBC Indonesia

03 April 2024 03:15

Foto: Tambang PT Timah di Pemali, Pulau Bangka (REUTERS/Fransiska Nangoy)

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Timah Tbk (TINS) kini sedang menjadi sorotan publik, karena terkuaknya kasus dugaan korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan selama 2015-2022. Tak tanggung-tanggung, setidaknya tiga mantan Direksi TINS ikut terseret menjadi tersangka dalam kasus ini.

Kejaksaan Agung (Kejagung) RI telah menetapkan 16 tersangka dalam dugaan kasus korupsi IUP Timah ini.

Dari jumlah tersangka yang telah ditetapkan tersebut, termasuk di dalamnya Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016-2021 Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, Direktur Keuangan TINS periode 2017-2018 Emil Ermindra, Direktur Operasional TINS periode 2017, 2018, dan 2021 Alwin Albar, serta Crazy Rich PIK Helena Lim dan suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis.

Menanggapi isu ini, Direktur Utama PT Timah Tbk Ahmad Dani Virsal pun akhirnya buka suara.

Virsal pun menyebut, pihaknya kini tengah melakukan transformasi organisasi dengan penataan kembali tupoksi dan kewenangan.

"Jadi banyak hal yang kita potong untuk perbaiki percepatan komunikasi delegasi dan keputusan mempercepat layanan masyarakat kita, hubungan kerja sama dengan penambang masyarakat," tuturnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (02/04/2024).

Di samping itu, lanjutnya, pihaknya juga berupaya melakukan perbaikan-perbaikan di beberapa sistem di internal dalam rangka mempercepat keputusan dan memberikan kepastian.

"Sehingga apa yang kita jadikan produk itu bisa terukur dan tertelusuri dengan baik dari mana asal-usul dan ke mana produk yang akan kita jual," imbuhnya.

Dia pun menegaskan bahwa dirinya tak terlibat pada kasus tersebut.

"Saya sendiri sangat terbuka dan memastikan saya tidak telibat dalam kejadian yang terjadi selama ini dari 2015-2022 yang sedang diangkat Kejagung," tegasnya.

Baca:

Heboh PT Timah Kesangkut Kasus Korupsi, Begini Pesan Erick Thohir

Pada RDP dengan Komisi VI DPR tersebut, sejumlah Anggota DPR mencecar Direktur Utama PT Timah Tbk Ahmad Dani Virsal terkait kasus dugaan korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah selama 2015-2022.

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron, mengaku heran ketika dirinya mengetahui bahwa potensi kerugian, termasuk dari ekologis, dari kasus dugaan korupsi PT Timah ini mencapai Rp 271 triliun.

"Pertama, saya tidak lihat spirit kuat dalam presentasi ini dan berkesan tidak mampu mengurus manajemen PT Timah. Saya pesimis, apalagi status tidak mudah ini menjadi persoalan yang sangat rumit tapi di sisi lain kinerja PT Timah menurun. Tapi kita dengar dan ikuti kasus PT Timah kok luar biasa meski hitung-hitungan kerugian lingkungan di atas Rp 271 triliun, itu angka fantastis, jadi aneh," tuturnya.

Tak hanya itu, Anggota Komisi VI DPR lainnya, bahkan menyebut terdapat banyak 'monster' di belakangnya. Hal itu mengingat kerugian negara yang muncul akibat kerusakan lingkungan dalam kasus itu menembus Rp 271 triliun.

"Karena dari tahun 2018 trending harga timah naik terus, gak ada cerita bisa rugi menurut saya. Dan saya yakin gak cukup Rp 271 triliun dimakan PT Timah sendiri, pasti ada banyak monster di belakang itu. Kita terbuka saja untuk rakyat Indonesia," ungkap Anggota Komisi VI DPR, Deddy Yevri Hanteru Sitorus.

Lantas, berapa besar cadangan timah RI dan berapa besar kekayaan PT Timah Tbk? Simak ke halaman berikutnya.

Terlepas dari isu negatif tersebut, Virsal menyebut, Indonesia kini merupakan produsen timah terbesar kedua di dunia.

Bahkan, timah RI ini dinilai lebih berkualitas dibandingkan timah yang diproduksi negara lain.

Virsal mengatakan, dengan besarnya produksi nikel RI ini, maka ini seharusnya menjadi nilai tawar tinggi bagi RI di pasar timah dunia.

"Bukan hanya secara kita negara no.2 produksi dan menjual hari ini tapi kita lebih bagus kualitasnya ketimbang sumber dari negara yang lain," ungkapnya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (02/04/2024).

Dia mengakui, bila tata kelola timah nasional diperbaiki, baik di hulu hingga pemasaran, maka posisi Indonesia di pasar timah dunia juga akan disegani.

"Kita sangat mendukung upaya Kejaksaan atau penegak hukum dalam rangka perbaikan tata kelola timah nasional, di samping kita memiliki kemampuan dan kesemaptan asal tata kelola dilakukan dengan baik di hulu maupun di pemasaran, sehingga kita punya nilai tawar dan market share yang disegani di dunia saat ini," jelasnya.

Dalam Booklet Timah yang dirilis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 2020, tercatat bahwa Indonesia memiliki cadangan timah nomor 2 di dunia. Artinya, Indonesia berperan penting dalam penyediaan bahan baku timah.

Cadangan timah dunia mencapai 4.741.000 ton logam timah, 23% penyumbang cadangan itu dari Indonesia atau mencapai 800.000 ton. Di mana China mencapai 23%, Brasil 15% dan Australia 8%. Sementara itu gabungan dari negara lainnya menembus 37%.

Saat ini, cadangan logam timah Indonesia sebagian besar terdapat di Kepulauan Bangka Belitung mencapai 91%. Selebihnya berada di wilayah Riau, Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat (Kalbar).

Selain cadangan, produksi timah Indonesia juga nomor ke-2 di dunia. Tercatat pada tahun 2019 produksi timah Dunia menembus 353.554 ton. Dengan catatan produksi China paling tertinggi atau mencapai 166.600 ton, kemudian Indonesia 78.189 ton, lalu Malaysia 24.138 ton kemudian Peru 19.488 ton. Sementara negara lainnya menyumbang 64.959 ton.

Lantas, bagaimana dengan kekayaan PT Timah sendiri?

Berdasarkan data paparan PT Timah Tbk di Komisi VI DPR, Selasa (02/04/2024), sumber daya mineral PT Timah Tbk hingga 2022 tercatat mencapai 912 ribu ton Sn, turun dari jumlah sumber daya pada 2019 yang sebesar 1,04 juta ton Sn.

Adapun untuk cadangan mineral timah TINS pada 2022 tercatat sebesar 334 ribu ton Sn, turun dari 415 ribu ton Sn pada 2019 lalu.

PT Timah sendiri memiliki 125 Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), di mana sebanyak 118 WIUP berada di Bangka Belitung, dan 7 WIUP di Kepulauan Riau dan Riau.

Adapun luas WIUP perusahaan mencapai 472.912 hektar, terdiri dari 288.638 hektar berada di darat dan 184.274 hektar berada di laut.