BTN Siapkan Skema Ini untuk Program 3 Juta Rumah Prabowo

Zefanya Aprilia, CNBC Indonesia
Kamis, 07/03/2024 07:15 WIB
Foto: Program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada 2024. (Dok: Kemenkeu)

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) sedang dalam proses pembahasan dengan pemerintah terkait skema baru kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi untuk ke depannya. Dengan asumsi pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memenangkan Pilpres 2024, maka target pembangunan rumah oleh pemerintah akan naik tiga kali lipat.

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu menyampaikan bahwa dengan kenaikan target tersebut diperlukan sebuah strategi baru dari sisi pembiayaan. Anggaran yang ada saat ini akan sulit untuk memenuhi pembiayaan 3 juta rumah. 


"Tapi yang pasti kalau ingin 3 juta rumah, kalau pemerintah pake pola subsidi yang sekarang dengan menyediakan liquidity, ya kita seneng-seneng aja ada liquidity. Tapi menurut kami, nggak akan bisa dapet triple dari budget yang ada," ujar Nixon di Konferensi Pers Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BTN 2024, Rabu (6/3/2024).

Oleh karena itu, Nixon mengatakan BTN mengusulkan KPR subsidi dengan tenor 20 tahun, dipotong subsidinya menjadi 10 tahun saja.

"Karena berdasarkan data yang kami miliki banyak sekali pelunasan di tahun ke-9 dan ke-10. Artinya, dia mampu. Nah, kalau sudah mampu, orang udah upgrade, nggak harus dipaksa subsidi terus. Mungkin nanti setelah itu dia naik pelan-pelan gradual di commercial rate, itu yang kita usulkan," pungkasnya.

Maka, subsidi yang tidak terpakai bisa disalurkan untuk orang lain. Nixon mengatakan itu akan menimbulkan azas keadilan bagi yang memiliki hunian.

Lebih lanjut, Nixon berharap skema baru itu dapat diputuskan pemerintahan saat ini sejalan dengan penyusunan APBN, yakni sebelum bulan Agustus.

Selain itu ada pula pembahasan untuk memenuhi likuiditas. Satu skema yang muncul adalah alokasi dana murah dari dana abadi, termasuk dana riset, dana pensiun, dan dana pendidikan yang belum tersalurkan. 

Akan tetapi pembahasan mengenai hal tersebut, kata Nixon, masih "seperempat" dari final. Akan tetapi, bank perumahan itu sudah menyiapkan beberapa pola.

Adapun usul tersebut muncul dari anggota Komisi XI Mukhamad Misbakhun. Hal itu ia sampaikan di Webinar Prospek Pembiayaan Perumahan di Tahun Politik by BTN x Akurat belum lama ini.


(mkh/mkh)
Saksikan video di bawah ini:

Video: KPR Subsidi Dorong Pemerataan dan Keberlanjutan Sosial-Ekonomi