
OJK Luncurkan Panduan 'Net Zero Emission' Untuk Perbankan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan panduan climate risk management & scenario analysis (CRMS) untuk sektor perbankan.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar memberikan sambutan dalam acara peluncuran 'Indonesia Banking Road to Net Zero Emission' di Jakarta, Senin (4/3/2024). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan panduan climate risk management & scenario analysis (CRMS) untuk sektor perbankan. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan, untuk bisa menjalankan komitmen nol emisi tersebut kepada sektor jasa keuangan, OJK membuat berbagai pedoman, kebijakan, dan pengaturan yang bisa diterapkan untuk sektor jasa keuangan. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

"Dengan begitu, kami bisa menjabarkan apa yang menjadi komitmen nasional itu kepada pedoman operasional di tiap industri dan kemudian dituangkan lebih lanjut dalam manajemen risiko dan perilaku dari masing-masing perusahaan jasa keuangan," kata Mahendra. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Peluncuran ini juga ditandai dengan penandatanganan dukungan nol emisi karbon oleh tujuh bank perwakilan, antara lain PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Turut hadir juga dalam acara tersebut Australian Charge de' Affaires to Indonesia, Stephen Scott. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Sementara, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan panduan tersebut merupakan alat untuk menilai ketahanan model bisnis dan strategi bank dalam menghadapi risiko perubahan iklim. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

"Menjadi peran bagi kita semua stakeholders termasuk sektor perbankan yang memiliki peran besar dalam menyalurkan pembiayaan rendah karbon sesuai arah kebijakan pemerintah," kata Dian. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)