DPR Tanyakan Soal Utang BUMN Ke Vendor, Ini Kata Erick Thohir

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta agar Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat melunasi utang-uang perusahaan pelat merah kepada para vendor.

Anggota Komisi VI PDIP Evita Nursanty mengatakan, dirinya sebagai seorang pengusaha memiliki rasa simpati kepada para vendor karena perusahaan miliknya juga pernah diutangi untuk proyek PON Papua sebesar Rp 112 miliar.

"PON Papua perusahaan saya belum dibayar Rp 112 miliar, pemerintah ini kalau utang enak bener, padahal sudah mau PON berikutnya," ungkapnya dalam rapat Komisi VI Bersama Kementerian BUMN di gedung DPR RI Jakarta, Senin (4/12).

Ia berharap, utang-utang perusahaan BUMN dapat terselesaikan sebelum berakhirnya kepemimpinan Erick Thohir sebagai Menteri BUMN.

"Ini memang utang harus diselesaikan Pak, sama dengan utang-utang kepada vendor, saya ingin Pak Erick menyelesaikan utang-utang kepada vendor sebelum masa berakhir Pak Erick jadi Kementerian BUMN," ungkapnya.

Terkait utang vendor juga dikatakan senada oleh Anggota Komisi VI Amin AK. Ia mengapresiasi respon Erick untuk penyelesaian utang vendor. Namun, hal itu perlu ditindaklanjuti secara profesional agar hal yang serupa tidak terulang kembali.

"Harus ada cut off yang kejadian kemarin-kemarin butuh langkah-langkah penyelesaian yang tentu saja berkeadilan profesional ke depan jangan sampai kejadian-kejadian seperti ini terjadi lagi," sebutnya.

Menteri BUMN Erick Thohir merespon, pihaknya dan Komisi VI sebelumnya telah sepakat untuk membuat panitia kerja (panja). Erick mengungkapkan, panja ini akan didorong setelah pemilu.

"Sebenarnya waktu itu kita sepakat antara Komisi VI dan Kementerian BUMN untuk melakukan panja waktu itu, kalau tidak salah, mungkin setelah proses pemilu aja kita bisa dorong karena kita juga ingin memetakan bersama sampai seberapa dalam vendor ini daripada selalu lempar-lemparan," pungkasnya.