
Utang Pemerintah Naik Tipis, Tembus Rp7.891 T

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merilis data utang terbaru dan memastikan situasi terkendali. Total utang pemerintah per 30 September 2023 mencapai Rp7.891,61 triliun, meningkat dari Agustus 2023 sebesar Rp 7.870,35 triliun.
Rasio utang terhadap PDB sebesar 37,95% dari PDB juga naik dari bulan sebelumnya yang sebesar 37,84%. Rasio ini masih jauh dari ketetapan UU Nomor 1 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mewajibkan rasio utang pemerintah adalah maksimal 60% dari PDB.
Selain itu, rasio ini juga masih di bawah target yang telah ditetapkan melalui Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah periode 2023-2026 di kisaran 40%.
"Pemerintah melakukan pengelolaan utang secara baik dengan risiko yang terkendali, antara lain melalui komposisi yang optimal, baik terkait mata uang, suku bunga, maupun jatuh tempo," tulis Kemenkeu dalam buku APBN Kita, Selasa (2/11/2023)
Pada rinciannya, utang terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp7.012,7 triliun meliputi domestik Rp5.662,1 triliun sebagai porsi terbesar dan sisanya adalah valuta asing (valas) Rp1.350,57 triliun. Selain SBN, ada pinjaman Rp878,85 triliun dengan porsi terbesar dari luar negeri Rp853,4 triliun.
Pengelolaan utang pemerintah yang baik tercermin pula pada hasil asesmen Lembaga pemeringkat kredit di tahun 2023 yang masih mempertahankan sovereign rating Indonesia pada level investment grade, antara lain oleh S&P dan Fitch (BBB/ Stable), serta peningkatan outlook menjadi positif oleh R&I (BBB+/positive).
Kemenkeu juga menuturkan kehati-hatian pengelolaan utang dengan risiko yang terkendali melalui komposisi yang optimal, baik terkait mata uang, suku bunga, maupun jatuh tempo. Sejalan dengan kebijakan umum pembiayaan utang untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan dalam negeri dan memanfaatkan utang luar negeri sebagai pelengkap, komposisi utang Pemerintah didominasi oleh utang domestik yaitu 72,07 persen.
![]() APBN Oktober 2023dok Kemenkeu |
Sementara berdasarkan instrumen, komposisi utang pemerintah mayoritas berupa SBN yang mencapai 88,86 persen. Selain itu, Pemerintah mengutamakan pengadaan utang dengan tenor menengah panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif. Per akhir September 2023, profil jatuh tempo utang Indonesia terbilang cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity / ATM) di kisaran 8 tahun.
Penerbitan SBN mendukung pengembangan dan pendalaman pasar keuangan domestik, inklusi keuangan, serta upaya peningkatan literasi keuangan masyarakat dari savings society menjadi investment society. Sejalan dengan hal tersebut, kepemilikan investor individu dalam SBN domestik terus mengalami peningkatan sejak 2019 yang hanya mencapai 2,95 persen menjadi 7,38 persen per Akhir September 2023.
Perbankan sebagai pemilik SBN domestik terbesar, di mana per akhir September 2023 mencapai 29,73 persen, kemudian diikuti perusahaan asuransi dan dana pensiun yang memegang sekitar 18,35 persen.
Selain itu, kepemilikan oleh Bank Indonesia sebesar 16,91 persen antara lain digunakan sebagai instrumen pengelolaan moneter. Asing hanya memiliki SBN domestik sekitar 14,95 persen termasuk kepemilikan oleh pemerintah dan bank sentral asing. Sementara, sisa kepemilikan SBN dipegang oleh institusi domestik lainnya untuk memenuhi kebutuhan investasi dan pengelolaan keuangan institusi bersangkutan.
"Salah satu strateginya adalah melalui pengembangan berbagai instrumen SBN, termasuk pula pengembangan SBN tematik berbasis lingkungan (Green Sukuk) dan SDGs (SDG Bond dan Blue Bond). Peranan transformasi digital dalam proses penerbitan dan penjualan SBN yang didukung dengan sistem online juga tak kalah penting, mampu membuat pengadaan utang melalui SBN menjadi semakin efektif dan efisien, serta kredibel."
(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Tarik Utang Baru Rp198 T, Sri Mulyani: Masih Sangat Kecil!