Bos OJK Bocorin Soal Perubahan Taksonomi Hijau, Ini Katanya

Bali, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan Taksonomi Hijau Indonesia (THI) versi pertama yang sedang direvisi nantinya akan menjadi Taksonomi Pembangunan Berkelanjutan Indonesia. Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan taksonomi hijau yang baru ini sesuai dengan amanat UU P2SK.

Selain itu, Taksonomi Pembangunan Berkelanjutan Indonesia juga sejalan dengan pendekatan oleh ASEAN yang mendorong aspek pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh. Tidak hanya aspek hijaunya saja.

Menyambung hal tersebut, faktor-faktor yang dinilai dalam pembangunan berkelanjutan, lebih menyeluruh. Baik aspek terkait perubahan iklim atau lingkungan hidup maupun yang berkemajuan dari pembangunan ekonomi dan tujuan sosial.

Baca: Pertama di RI, SMF Terbitkan Social Bond Rp 8 T

"Untuk negara berkembang seperti Indonesia dan negara-negara ASEAN, aspek pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial itu sama pentingnya dengan aspek lingkungan hidup. Akan tepat jika taksonominya disusun dengan keseimbangan demikian," kata Mahendra di Press Conference ASEAN Capital Markets Forum 2023, Hotel Padma Legian, Selasa (17/10/2023).

Itu sesuai dengan karakteristik dan kepentingan Indonesia baik yang berkaitan dengan pemenuhan komitmen internasional perubahan iklim Nationally Determined Contribution (NDC) maupun Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Untuk revisi THI ini, OJK sedang melakukan pendalaman, diskusi, interaksi, dan dialog dengan para pemangku kepentingan. Sebab, aspek-aspek yang dicakup dari THI harus bisa merepresentasikan cara pandang dari berbagai pihak. Dalam hal ini, Mahendra tidak merincikan siapa saja pihak yang sudah diajak berdialog terkait revisi THI ini.

"Tapi bisa dikatakan meliputi baik pemangku kepentingan di bidang keuangan maupun di sektor riil, karena yang dipengaruhi/dampaknya bukan hanya mereka yang ada di sektor jasa keuangan tapi di sektor riil," katanya.

Mahendra menjabarkan beberapa prioritas untuk revisi THI ini. Yakni, tetap untuk transisi energi. Selanjutnya, pada sektor-sektor lain seperti di industri, pertanian, forestry and land use. Kemudian pada sektor lainnya akan dilakukan secara bertahap, menyesuaikan progres di bidang-bidang itu oleh lembaga kementerian terkait dan kawasan internasional.

Baca: Terbaru! Daftar 5 Bank Terbesar di Indonesia Sepanjang 2023

"Kalau lihat sekarang, fokus internasional dan kawasan di transisi ekonomi. Padahal persoalan pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim, bukan hanya terkait transisi energi. Tapi karena ini prioritas penting atau terpenting, diutamakan penyelesaiannya pada aspek itu dulu," jelas Mahendra.

(ayh/ayh)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article OJK Revisi Taksonomi Hijau, Intip Isinya