Dapen BUMN Diduga Selewengkan Dana Pensiun, Ini Modusnya

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah menyerahkan laporan dugaan penyelewengan dana pensiun (dapen) BUMN bermasalah ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

Ada 4 dana pensiun dalam daftarnya dan dua di antaranya disebut memiliki indikasi melakukan tindak pidana korupsi.

Baca: Sebanyak 70% Dapen BUMN Sakit, 2 Terindikasi Korupsi

"Jelas dari hasil audit dengan tujuan tertentu kerugian negara Rp 300 miliar," ujar Erick di gedung Kejagung Jakarta, Selasa (3/10).

Erick menambahkan taksiran kerugian negara tersebut belum final. Artinya, ada kemungkinan angkanya bisa lebih besar.

Erick menjelaskan, sejak awal Kementerian BUMN bekerja sama dengan Kejaksaan Agung dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), atas intruksi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk membongkar kasus mega korupsi di tubuh BUMN.

Adapun dapen BUMN bermasalah yang dilaporkan Erick tersebut adalah milik:

• PT Inhutani (Persero)
• PT Angkasa Pura I (Persero)
• PT Perkebunan Nusantara (Persero) atau PTPN
• PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID Food

Modus dugaan penyelewengan dapen BUMN

Terpisah, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, dari empat dapen perusahaan pelat merah yang telah dilaporkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) akan ditelusuri lebih jauh dapen BUMN mana yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi dan mana yang salah tata kelola investasi.

"Nah memang kita masing-masing itu ada berbeda-beda, tapi ada indikasi penyimpangan dari sisi tata kelola investasi dan ada kerugian, dan kita lagi teliti yang bener-bener unsurnya keteledoran, dan mana yang unsurnya unsur pidana," ujarnya saat ditemui di Sarinah Jakarta, Selasa (3/10).

Tiko mengatakan 4 dapen BUMN tersebut rata-rata menempatkan dana pada investasi yang keuntungannya sangat rendah, bahkan dapat dikatakan tidak masuk akal.

Dapen BUMn tersebut, kata Tiko, menempatkan investasi dengan imbal hasil kurang dari 4%, atau hanya 1% hingga 2%. "Jadi jauh di bawah rate deposito, kan nggak masuk akal. Itu yang 4 ini yang ini yang paling rendah yield-nya, dan memang jelas ada investasi-investasi yang merugikan, dan ada tata kelola yang dilanggar," pungkasnya.

(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Erick Bakal Serahkan Dapen Bermasalah Pekan Depan