Punya Utang Rp30 T, Bagaimana Cara Hutama Karya Bayar?

Jakarta, CNBC Indonesia - Perusahaan konstruksi BUMN PT Hutama Karya (Persero) mengaku masih memiliki utang Rp30,07 triliun per September 2023. Utang tersebut digunakan untuk menyelesaikan proyek Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS), dan juga Jalan Tol Ciawi-Sukabumi.

Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto mengungkapkan utang tersebut berasal dari surat utang atau obligasi dan pinjaman perbankan.

Baca: Hutama Karya Dapat PMN Rp 18,6 Triliun, 67% Buat Waskita

"Kami saat ini Rp30,71 triliun," kata Budi dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (19/9).

Namun, Budi mengklaim, utang tersebut menyusut dari sebelumnya yang mencapai Rp 44,3 triliun. Keberhasilan penurunan utang HK karena perseroan melakukan asset recycling atau menjual dua ruas di Jalan Tol Trans Sumatra.

Adapun jalan tol tersebut yaitu, ruas Medan-Binjai dan Bakauheni-Terbanggi Besar yang dijual kepada Indonesia Investment Authority (INA) senilai Rp 20 triliun.

Ia melanjutkan lebih jauh, setelah kedua ruas tol berhasil terjual, perseroan telah menerima pembayaran sebesar Rp 15 triliun untuk menyelesaikan utang pada ruas Medan-Binjai.

Kemudian, penurunan utang lainnya juga berasal dari pembangunan ruas tol Palembang-Indralaya dari Rp1,46 triliun menjadi Rp 958 miliar. Lalu, menyelesaikan utang pembangunan ruas Bakauheni-Terbanggi besar.

Selain itu, menurunkan pinjaman Monetisasi Akses Tanjung Priok dari Rp 3,46 triliun jadi Rp 2 triliun. Terakhir, perseroan juga berhasil menurunkan pinjaman Pekanbaru-Dumai dari Rp 7,77 triliun jadi Rp 1,5 triliun.

Budi menuturkan, dalam upaya menurunkan utang, perseroan akan akan menjual ruas dol Terbanggi Besar-Kayu Agung. Nantinya, dengan melepas aset ruas tol tersebut, HK akan menerima pembayaran sebesar Rp 15 triliun.

Perseroan menargetkan pada tahun 2025 mendatang, utang Hutama Karya dapat terus susut hingga Rp 10 triliun. Sebab, perseroan akan menerima pembayaran sisa dari INA atas asset recycling yang telah dilakukan sebesar Rp 5 triliun.

"Dan angka Rp10 triliun masih layak untuk kami kelola dengan aset-aset yang ada ini," pungkasnya.

(fsd/fsd)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article BUMN Pastikan Tak Akan Delisting Waskita Atau IPO HK