Siap-Siap, Freeport Mau IPO! Bos Bursa Bilang Gini

Jakarta, CNBC Indonesia - Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak lama mengincar PT Freeport Indonesia untuk melepas sahamnya pasar modal Indonesia atau melakukan pencatatan saham perdana (Initial Public Offering/IPO). Namun hingga kini, hal tersebut belum juga terealisasi.

Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia(BEI) I Gede Nyoman Yetna merespon, hingga kini, pihaknya terus mendorong dan mengajak perusahaan yang layak IPO bergabung menjadi emiten.

"Kami dengan Mandiri sekuritas akan mengali potensi perusahaan perusahaan layak IPO diseluruh Indonesia. Termasuk Freeport," ujarnya saat ditemui di gedung BEI Jakarta, Jumat (7/7).

Baca: MPR Tegaskan Divestasi Saham Vale Indonesia Harus 51%

Sebagai informasi, divestasi saham PT Freeport Indonesia di Bursa Efek Indonesia melalui mekanisme penawaran umum saham perdana atau initial public offering (IPO) dinilai tidak tepat dan kurang cermat karena mekanisme IPO tidak pernah dianjurkan oleh UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara.

Peneliti Alpha Research Database Ferdy Hasiman mengatakan jika Freeport dilepas lewat mekanisme IPO maka yang untung hanya investor dengan dana besar.

"Pelaku pasar modal hanya 0,6 % penduduk Indonesia. Sudah begitu, banyak investor yang beli saham di pasar modal juga adalah investor asing. Itu makanya kalau krisis di Indonesia, ada capital outflow besar-besaran," kata Ferdy dalam keterangannya kepada CNBC Indonesia di Jakarta, Rabu (27/2/2019).

Baca: Sukses Bawa AMMN IPO, Ini Saham Tercuan Grup Salim

Jika melalui IPO, kata Ferdy, saham Freeport akan menjadi rebutan pengusaha lokal yang memiliki banyak uang dan menjadi incaran para politisi. Dia menilai pengalaman pelepasan saham PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) adalah contoh argumentasi itu didasarkan.

"Pada IPO saham Garuda, mantan bendahara Partai Demokrat, M. Nazarudin memborong 400 juta saham atau Rp 300 miliar yang dilakukan lima perusahaan miliknya. IPO saham GIAA hanya satu dari sederet penawaran saham yang dilakukan perusahaan-perusahaan BUMN," kata penulis buku Freeport: Bisnis Orang Kuat Vs Kedaulatan Negara ini.

"Masih banyak kasus korupsi dalam melakukan penawaran saham, seperti IPO perusahaan baja milik negara PT Krakatau Steel Tbk," katanya.

Menurut dia IPO saham sebenarnya langkah bagus agar partisipasi rakyat Indonesia dalam mengontrol kinerja Freeport semakin besar. Publik makin berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Persoalannya, kata Ferdy, publik yang berharap mendapat jatah saham Freeport Indonesia bisa gigit jari, karena tak kebagian jatah.

BEI pun terus mendorong perusahaan-perusahaan besar yang mengolah sumber daya alam (SDA) atau sektor pertambangan, batu bara, dan migas bisa mencatatkan sahamnya di bursa saham domestik. Bahkan BEI pernah mewacanakan akan mendorong Freeport dan Wilmar international untuk bisa menjadi perusahaan tercatat sehingga diharapkan bisa lebih mendorong nilai kapitalisasi pasar.

Saat ini, Freeport tercatat sebagai perusahaan publik di bursa saham Amerika Serikat, sedangkan Wilmar International tercatat di bursa saham Singapura, padahal kedua perusahaan tersebut mengolah sumber daya alam di Indonesia.

"Bisa saja ke depan kita dorong mereka untuk listed di sini, dengan sosialisasi. Ya namanya mereka perusahaan berdomisili di Indonesia, seyogyanya mereka listed juga di Indonesia," kata Direktur Utama BEI Inarno Djajadi.

(rob/ayh)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Potret Saham Hillcon Langsung Melesat Usai Resmi Melantai