AS Tangguhkan Plafon Utang, OJK Sebut Ini Soal Dana Asing RI

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden AS, Joe Biden dan Ketua DPR AS, Kevin McCarthy sepakat untuk membekukan debt ceiling atau pagu utang AS. Tentu saja hal ini menjadi kabar baik bagi pasar keuangan AS dan global akan mengecilnya potensi default negeri Paman Sam.

Joe Biden dan Anggota Kongres Utama dari Partai Republik Kevin McCarthy sepakat untuk menaikkan plafon utang pemerintah federal sebesar US$31,4 triliun. Kesepakatan ini dilakukan untuk mengakhiri kebuntuan mengenai debt ceiling yang terjadi selama berbulan-bulan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang, Indonesia tidak perlu cemas terhadap potensi dana asing yang keluar atau kembali ke negara asalnya. Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara menyebut, seiring dengan kesepakatan tersebut maka pasar keuangan di seluruh dunia menjadi lebih stabil.

"Posisi seperti ini sudah terjadi berkali-kali sejak tahun 70-80-an seeprti ini. Kemarin ini sangat mengkhawatirkan tapi kemudian terjadi aggreement di kongres. Surat utang AS juga membaik, kemudian pasar keuangan AS juga membaik. Jadi kalau pasar AS stabil, secara keseluruhan pasa keuangan dunia menjadi lebih stabil," ujarnya dalam acara Money Talk CNBC Indonesia, Selasa (20/6).

Mirza menyebut, pelaku pasar sempat khawatir terhadap negosiasi utang di negara Paman Sam. Pasalnya, saat itu surat utang AS yieldnya meningkat karena posisi cash pemerintah AS saat itu terus menurun.

"Karena nggak bisa ambil utang baru untuk memenuhi kebutuhan operasional AS, jadi pada saat surat utang AS naik karena takut kalau AS default," sebutnya.

Diketahui sebelumnya Biden dan McCarthy sempat melakukan telepon selama 90 menit untuk membahas kesepakatan itu. Kelak, kesepakatan itu akan menaikkan batas utang selama dua tahun sambil membatasi pengeluaran selama waktu itu.

Sebelumnya, Biden selama berbulan-bulan menolak untuk bernegosiasi dengan McCarthy atas pemotongan pengeluaran di masa depan, menuntut agar anggota parlemen mengesahkan kenaikan plafon utang yang "bersih" tanpa persyaratan lain, dan mengajukan proposal anggaran 2024 untuk melawan yang dikeluarkannya pada bulan Maret. Negosiasi dua arah antara Biden dan McCarthy dimulai secara serius pada 16 Mei lalu.