Erick Thohir Buka Alasan BUMN Harus Disuntik Rp57,96 T

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri BUMN, Erick Thohir meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui penyertaan modal negara (PMN) bagi BUMN senilai Rp 57,96 triliun dan PMN non tunai sebesar Rp 679 miliar. Adapun target total PMN tunai tahun 2020 hingga 2024 sebesar Rp 254 triliun.

"Kami tentu berharap PMN ini dapat disetujui, karena khusus yang IFG itu untuk percepatan penyelesaian mengenai Jiwasraya, dan sebagian besas nanti juga ada penambahan di tahun berikutnya mengenai pendanaan yang sudah dikumpulkan oleh kejaksaan, sita aset, tapi tidak berupa cash, tapi berupa barang," ujar Erick Thohir dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (15/06/2023).

Menurut Erick, kalau usulan ini bisa berjalan akan jadi prestasi, dimana untuk Jiwasraya usulan ini sudah tertunda sejak 2006. Erick sendiri mengaku PMN Jiwasraya dilakukan untuk cadangan investasi senilai Rp 5,7 triliun.

Erick mengungkapkan, pihaknya akan berupaya menyeimbangkan antara PMN dan dividen yang dihasilkan oleh perusahaan pelat merah. Target dividen sendiri dipatok sebesar Rp 273,5 triliun. Dengan demikian rasio PMN sebesar 52% dan rasio dividen 48%.

Erick melanjutkan, kontribusi pajak BUMN kepada negara dari tahun ke tahun dinilai cukup konsisten di mana pada 2020 sebesar Rp 284 triliun, tahun 2021 turun menjadi Rp 246,5 triliun, dan tahun 2022 naik lagi menjadi Rp 278 triliun.

Sementara kapitalisasi pasar BUMN terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, yang mana pada tahun 2020 sebesar Rp 1.719 triliun, tahun 2021 sebesar Rp 1.985 triliun, dan 2022 sebesar Rp 2.201 triliun.

Adapun PMN tunai yang diusulkan pada 2024 di antaranya, PLN sebesar Rp 10 triliun untuk pencapaian target rasio elektrifikasi. Kemudian Hutama Karya sebesar Rp 10 triliun untuk pendanaan masa operasi, Pelni sebesar Rp 10 triliun untuk pembelian 3 kapal penunpang rute perintis, IFG sebesar Rp 3 triliun untuk peningkatan kapasitas penjaminan KUR.

Selanjutnya, Industri Kereta Api (INKA) sebesar Rp 3 triliun untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi. Rekayasa Industri sebesar Rp 2 triliun untuk dukungan restrukturisasi struktur permodalan, dan RNI sebesar Rp 1,9 triliun untuk penyertaan ke anak perusahaan investasi dan modal kerja.

Sementara itu PMN tambahan bedasarkan rapat internal presiden pada 28 April 2023 di antaranya, Hutama Karya sebesar Rp 12,5 trilliun untuk penyelesaian pembangunan ruas tol Bogor-Ciawi-Sukabumi dan Kayu Agung-Palembang-Betung, Wijaya Karya sebesar Rp 8 triliun untuk penyehatan struktur permodaan, dan IFG Rp 3,56 triliun untuk penyelesaian pengalihan polis Jiwasraya.

"Dari Menteri Keuangan tetap kemarin sudah diusulkan jadi masukan di justru PMN 2024. Makanya kalau kita liat PMN 2023 berubah dari Rp 33 trillin jadi Rp 57 triliun," pungkasnya.