
Erick Thohir Usul BUMN Disuntik Rp 57,96 T, Buat Apa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengusulan Penyertaan Modal Negara (PMN) tunai sebesar Rp 57,96 triliun dan PMN non tunai sebesar Rp 679 miliar. Menteri BUM Erick Thohir mengungkapkan, pihaknya akan berupaya menyeimbangkan antara PMN dan dividen yang dihasilkan oleh perusahaan pelat merah.
Adapun target total PMN tunai tahun 2020 hingga 2024 sebesar Rp 254 triliun, sedangkan target dividennya sebesar Rp 273,5 triliun. Dengan demikian rasio PMN sebesar 52% dan rasio dividen 48%.
"Kami harap seperti yang sudah pernah dipaparkan awal tahun karena pada saat pra dan pasca-covid kita mencoba memaksimalkan antara yang namanya PMN dan dividen yang ditargetkan seimbang karena situasinya," kata Erick dalam Rapat Kerja di DPR RI Jakarta, Senin (5/6).
Erick melanjutkan, kontribusi pajak BUMN kepada negara dari tahun ke tahun dinilai cukup konsisten di mana pada 2020 sebesar Rp 284 triliun, tahun 2021 turun menjadi Rp 246,5 triliun, dan tahun 2022 naik lagi menjadi Rp 278 triliun.
Sementara kapitalisasi pasar BUMN terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, yang mana pada tahun 2020 sebesar Rp 1.719 triliun, tahun 2021 sebesar Rp 1.985 triliun, dan 2022 sebesar Rp 2.201 triliun.
Adapun PMN tunai yang diusulkan pada 2024 di antaranya, PLN sebesar Rp 10 triliun untuk pencapaian target rasio elektrifikasi. Kemudian Hutama Karya sebesar Rp 10 triliun untuk pendanaan masa operasi, Pelni sebesar Rp 10 triliun untuk pembelian 3 kapal penunpang rute perintis, IFG sebesar Rp 3 triliun untuk peningkatan kapasitas penjaminan KUR.
Selanjutnya, Industri Kereta Api (INKA) sebesar Rp 3 triliun untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi. Rekayasa Industri sebesar Rp 2 triliun untuk dukungan restrukturisasi struktur permodalan, dan RNI sebesar Rp 1,9 triliun untuk penyertaan ke anak perusahaan investasi dan modal kerja.
Sementara itu PMN tambahan bedasarkan rapat internal presiden pada 28 April 2023 di antaranya, Hutama Karya sebesar Rp 12,5 trilliun untuk penyelesaian pembangunan ruas tol Bogor-Ciawi-Sukabumi dan Kayu Agung-Palembang-Betung, Wijaya Karya sebesar Rp 8 triliun untuk penyehatan struktur permodaan, dan IFG Rp 3,56 triliun untuk penyelesaian pengalihan polis Jiwasraya.
"Dari Menteri Keuangan tetap kemarin sudah diusulkan jadi masukan di justru PMN 2024. Makanya kalau kita liat PMN 2023 berubah dari Rp 33 trillin jadi Rp 57 triliun," pungkasnya.
(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Jubir Erick Thohir: PMN Bukan Buat BUMN Sakit Tapi Penugasan