BUMN Sebut Opsi Inbreng Saham, Waskita Jadi Anak Usaha HK
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus berupaya melakukan perbaikan pada sektor karya, salah satunya melalui penggabungan perusahaan yang memiliki kinerja keuangan buruk.
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan, PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) yang saat ini kesulitan keuangan dan terlilit utang akan direstrukturisasi kemudian akan digabungkan dengan PT Hutama Karya (Persero).
Menurutnya, sebagai rencana sementara, Waskita akan menjadi anak usaha HK dengan cara melakukan inbreng saham pemerintah sekitar 75% saham di Waskita ke Hutama Karya.
"Ini baru ide sementara ya, belum pasti. Jadi diinberengkan saham pemerintah (di Waskita) ke Hutama Karya. Nanti porsi pemerintah saya lupa kalau tidak salah sekitar 70an persen itu akan diinberengkan ke Hutama Karya," kata pria yang akrab disapa Tiko saat ditemui di Gedung DPR Jakarta, Senin (5/6).
Tiko menegaskan, penggabungan perusahaan tersebut diambil dengan syarat proses restrukturisasi harus rampung terlebih dahulu agar keuangan Waskuta menjadi lebih sehat.
"Cuma untuk opsi itu kita mau mastikan restrukturisasi selesai dulu, karena kan Hutama Karya itu tugasnya berat, harus selesaikan Trans Sumatera. Kita make sure restrukturisasi selesai dulu baru dilakukan itu," tuturnya.
Tiko memaparkan, opsi inbreng saham pemerintah di Waskita ke Hutama Karya akan sangat menguntungkan Waskita. Pasalnya, Selama ini dengan kondisi perusahaan yang memprihatinkan, Waskita kesulitan untuk mendapatkan proyek.
"Jadi tujuannya itu ke depan itu dia ada proyek yang steady dari atas gitu. Kalau sekarang kan dia ikut ngebid di mana-mana tapi kalah bersaing. Nanti malah bukan untung malah boncos terus, dapat project rugi terus," jelasnya.
Selain itu, Waskita akan lebih mudah dalam memperoleh proyek konstruksi karena nantinya HK sebagai induk akan memberikan proyek ke Waskita.
"Jadi kalau di bawah Hutama Karya kan dia banyak proyeknya, Waskita bisa dikasih project dengan nilai margin terukur, jadi tidak harus bersaing bebas dan nanti dapat project merugi," pungkasnya.
(fsd/fsd)