Erick Thohir Ungkap Dapen BUMN Bermasalah Tembus Rp9,5 T
Foto: Menteri BUMN Erick Thohir dan Jaksa Agung St Burhanuddin dalam penyerahan pengelolaan Asset perkara Jiwasraya dan Asabri kepada Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung Kejaksaan Agung, Senin (6/3/2023). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus melakukan pembenahan pada dana pensiun (dapen) perusahaan-perusahaan pelat merah yang mana sebesar 65% bermasalah. Menteri BUMN Erick Thohir menyebut masalah dapen yang membelenggu akibat oknum yang melakukan korupsi dan manajemen yang salah dalam penempatan investasi.
Kasus dana pensiun BUMN sebelumnya dialami oleh PT Asabri (Persero) dan Pelindo. Terbaru, saat ini angka dapen yang sedang dibenahi senilai Rp 9,5 triliun. Pihaknya pun telah menetapkan batas waktu untuk konsolidasi pengelolaan dan kebijakannya akan diselesaikan tahun ini.
"Dapen BUMN kan kemarin sudah ada deadline pengelolaannya dikonsolidasi, Rp 9,5 triliun yang terindikasi ada salah investasi ataupun korupsi, tentu yang korupsi kemarin sudah diambil tindakan," kata Erick saat ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (25/5).
Erick mengungkapkan, perbaikan dana pensiun BUMN yang salah kelola investasi menghabiskan waktu setidaknya rentang 3-5 tahun. Nantinya, langkah yang dilakukan persis seperti penyehatan Asuransi Jiwasraya.
Indonesia Financial Group (IFG) melalui PT Bahana TCW Investment Management akan membantu mengelola investasi di delapan dana pensiun BUMN.
"Yang penting rule of the game-nya benar. Pihak yang ditunjuk buat konsolidasi itu IFG, kan IFG sudah berpengalaman, sudah ada Pak Hexana," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan, dari sebanyak 48 dana pensiun BUMN, 31 diantaranya dalam kondisi yang memperihatikan.
"Dari 48 dapen BUMN, ini ada 31 yang prihatin. Artinya bukan semua korupsi, tapi prihatin," ujarnya dalam keterangan video, Kamis (11/5).
Namun, sayangnya Erick belum dapat menjelaskan secara detail terkait dapen BUMN yang dimaksud. Artinya, sebagian besar BUMN rentan terhadap perilaku korupsi yang dilakukan oleh pimpinan.
"Dari 31 itu kita lihat lagi, mana yang memang salah kelola dalam arti tidak ada tindak pidana korupsi. Ada juga yang terindikasi," ungkapnya.
Dengan demikian, kata Erick, 31 dapen BUMN yang memprihatinkan tersebut mendorong dirinya membuat peta jalan mengenai konsolidasi dapen BUMN sejak dua tahun lalu.
Selanjutnya, 31 dana pensiun yang memprihatinkan tersebut sedang ditelusuri lebih dalam terkait permasalahannya. Erick memastikan, program bersih-bersih BUMN terus berjalan. Dalam hal ini, pihaknya menerapkan perbaikan sistem dan menempatkan pimpinan yang tepat pada unit dana pensiun tersebut.
[Gambas:Video CNBC]
Dapen BUMN Banyak Dikorupsi, Rp9,8 T Melayang! Ini Modusnya
(fsd/fsd)
