Erick Thohir: Banyak Dapen Rugi Karena Tidak Paham Investasi

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan terkait persoalan dana pensiun BUMN yang bermasalah, selain ada oknum yang tidak bertanggung jawab alias korupsi, mayoritas penempatan dapen ditempatkan pada instrumen investasi yang tidak tepat.

"Yang salah (penempatan) investasi. Tidak korupsi, karena market pasar," kata Erick saat ditemui di gedung Kementerian BUMN Jakarta, Kamis (25/5).

Sementara, untuk kasus korupsi diserahkan kepada lembaga terkait dalam hal ini Kejaksaan Agung (Kejagung). "Korupsi itu tentu yang korupsi kemarin sduah diambil tindakan," imbuhnya.

Dalam proses penyehatan dana pensiun perusahaan-perusahaan BUMN akan memakan waktu yang tidak sebentar. "Itu kita dorong 3-5 tahun transisi penyehatan. Seperti juga Jiwasraya kan perlu 2-3 tahun yang penting rule of the game nya bener," sebutnya.

Erick menyebut, terkait pengelolaan dana pensiun akan dikonsolidasikan kepada Indonesia Financial Group (IFG). "KanIFG udah pengalamam, udah ada pak Heksana dirutnya, yang rambutnya tambah tipis, ngurusin, sekarang tambah tipis lagi," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara II Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan, total kekurangan dana seluruh dana pensiun yang bermasalah ada sekitar Rp 11-12 triliun.

"Sorry kemarin agak terlambat (disampiakan). Kita kan berikan papran. Memang kita sudah hitung kalau secara total ada sekitar Rp 11-12 triliun kekurangan pendanaan," kata pria yang akrab disapa Tiko saat ditemui di Mahkamah Agung (MA), Rabu (24/5).

Tiko menyebut, besaran kekurangan dana pensiun di masing-masing perusahaan berbeda-beda nilainya. Namun, saat ini pihaknya sedang melakukan penelusurah apakah ada indikasi tindak pidana korupsi yang menyebabkan dana pensiun suatu perusahaan bermasalah.

"Kita akan minta masing-masing BUMN untuk melakukan penyelidikan apakah ada unsur-unsur pidananya kayak kemarin Pelindo kan," sebutnya.

Namun, jika tidak ada tindak pidana korupsi, lanjut Tiko, masing-masing dapen BUMN yang bermasalah tersebut harus dapat memenuhi Rasio Kecukupan Dana (RKD).

"Kalau nggak ada (korupsi pun kemudian rencana kerjanya apa untuk dapen-dapen yang masih mengalami RKD dibawag 100. karena ada yang dibawah 80n, dan sebagainya. Jadi yang mereka harus melakukan cash plan bagaimana mereka RKD 100% lebih dan melakukan tindakan apabila penyeleenga pengelolaan dananya," jelasnya.

Selanjutnya, terkait perusahaan BUMN di sektor mana saja yang dapennya bermasalah Tiko belum dapat mengungkapkan secara detail.

"Saya belum bisa ngomong. Indikasi pidana masih dilakukan penyelidikan," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan, dari sebanyak 48 dana pensiun BUMN, 31 diantaranya dalam kondisi yang memprihatikan.

"Dari 48 dapen BUMN, ini ada 31 yang prihatin. Artinya bukan semua korupsi, tapi prihatin," ujarnya dalam keterangan video, Kamis (11/5).

Namun, sayangnya Erick belum dapat menjelaskan secara detail terkait dapen BUMN yang dimaksud. Artinya, sebagian besar BUMN rentan terhadap perilaku korupsi yang dilakukan oleh pimpinan.

"Dari 31 itu kita lihat lagi, mana yang memang salah kelola dalam arti tidak ada tindak pidana korupsi. Ada juga yang terindikasi," ungkapnya.

Dengan demikian, kata Erick, 31 dapen BUMN yang memprihatinkan tersebut mendorong dirinya membuat peta jalan mengenai konsolidasi dapen BUMN sejak dua tahun lalu.

Sepanjutnya, 31 dana pensiun yang memprihatinkan tersebut sedang ditelusuri lebih dalam terkait permasalahannya. "Kita tentu prihatin ada Rp 9,8 triliun yang harus kita cek ulang karena ini memang salah manajemen yakni tidak ada tindak pidana korupsi, atau ada yang tindak pidana," sebutnya.

Erick memastikan, program bersih-bersih BUMN terus berjalan. Daam hal ini, pihaknya menerapkan perbaikan sistem dan menempatkan pimpinan yang tepat pada unit dana pensiun tersebut.