Bisnis Ribuan Triliun Ini Bakal Untungkan PGEO

Jakarta, CNBC Indonesia - Tantangan perubahan iklim dan upaya untuk menjaga bumi tetap menjadi rumah bagi 8 miliar jiwa memunculkan satu bisnis baru yang nilainya terus naik setiap tahun, perdagangan karbon.

Dari dalam negeri terminologi pasar karbon masih relatif baru dengan sejumlah kerangka dan kebijakan masih dalam proses finalisasi oleh sejumlah otoritas berwenang dan pemangku kepentingan terkait.

Meski demikian, kabar baik datang dari OJK yang dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terbaru menyebut akan segera menerbitkan regulasi mengenai bursa karbon pada Juni 2023. Sementara perdagangannya akan dimulai pada September 2023.

Baca: Bursa Karbon Jalan September, RI Harus Belajar dari Swedia

Secara spesifik, bursa karbon diatur berdasarkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Dimana dalam aturan itu peran OJK juga akan mengawasi implementasi bursa karbon.

Nilai Pasar Karbon

Secara global nilai pasar karbon tahun lalu mencapai US$ 909 miliar atau setara Rp 13.635 triliun, menurut estimasi Refinitiv. Sekitar 12,5 miliar ton izin karbon berpindah tangan - 20% lebih rendah dari tahun sebelumnya - tetapi nilai pasar naik 14% karena harga yang naik signifikan.

Perdagangan karbon adalah mekanisme pasar yang dimaksudkan untuk membatasi emisi gas rumah kaca. Bursa karbon akan membatasi jumlah emisi yang dapat dihasilkan oleh perusahaan, dan jika melebihi batas tersebut dapat membeli izin dari pihak lain.

Pasar karbon terbesar dunia, Sistem Perdagangan Emisi Uni Eropa (EU ETS), yang diluncurkan pada 2005, tahun lalu bernilai sekitar 751 miliar euro (Rp 12.057 triliun), naik 10% dari tahun sebelumnya dan mewakili 87% dari total pasar karbon global.

Tahun lalu, secara rerata harga izin karbon di EU ETS diperdagangkan lebih dari 80 euro per ton, 50% lebih tinggi dari tahun sebelumnya karena harga energi melonjak setelah perang di Ukraina.

Artinya, ketika perusahaan telah melewati batas emisi yang diizinkan (cap), mereka harus membeli izin dari perusahaan yang memiliki kredit karbon dengan harga yang ditentukan lewat mekanisme pasar di bursa karbon.

Hal ini dilakukan agar berbagai perusahaan termasuk perusahaan listrik dan maskapai penerbangan dapat memperkecil emisi dan Uni Eropa dapat memenuhi target iklimnya. Pada bulan Februari, harga izin di pasar karbon Uni Eropa mencapai 100 euro per ton untuk pertama kalinya.

Tahun lalu, anggota parlemen UE juga memperketat kebijakan iklim dan setuju untuk memotong jumlah izin dalam sistem, yang pada akhirnya menaikkan harga karbon.

Sementara itu untuk perdagangan karbon dalam negeri, sejumlah pihak menyebut estimasi nilai pasarnya bisa mencapai ratusan miliar dolar.

Estimasi Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia menyebut potensi perdagangan karbon di Indonesia diperkirakan mencapai US$ 300 miliar atau sekitar Rp 4.500 per tahun. Adapun Indonesia saat ini memiliki kurang lebih 125 juta hektare yang diprediksi dapat menyerap 25 miliar ton karbon.

Potensi Bisnis Emiten Ramah Lingkungan

Sejumlah pihak memperoleh keuntungan tambahan dari adanya bursa karbon ini, salah satunya adalah perusahaan hijau dan berwawasan lingkungan yang mampu menyerap karbon atau mengurangi potensi penambahan emisi karbon.

Perusahaan yang diharapkan mampu memanen keuntungan atas kebijakan baru ini termasuk yang bergerak di sektor energi bersih, yang mana perusahaan tidak mengeluarkan emisi untuk membangkitkan listrik yang jika menggunakan sumber fosil menimbulkan emisi tinggi.

Perusahaan tersebut memperoleh kredit atas upayanya untuk membantu pengurangan emisi. Kredit karbon tersebut kemudian dapat diperdagangkan kepada berbagai pihak yang melewati batas emisi karbon yang diberikan.

Aturan ini juga merupakan bentuk insentif agar perusahaan berbondong-bondong berinvestasi di sektor ramah lingkungan demi menurunkan tingkat emisi.

Anak usaha holding Pertamina yang bergerak di sektor energi bersih, Pertamina Geotermal Energi (PGEO) menjadi salah satu emiten yang diperkirakan akan meraup cuan signifikan apabila pasar karbon RI resmi beroperasi secara penuh.

Direktur Keuangan perusahaan yang baru listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) awal tahun ini, Nelwin Aldriansyah, menyebut perusahaan telah mencatatkan pendapatan kredit karbon sejak 2022.

"Sejak 2022 sudah dapat [pendapatan] dari kredit karbon atas vintage carbon Ulubelu dan Karaha tahun 2016 sampai 2020," ungkap Nelwin kepada awak media di Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Kamojang, Rabu (17/5/2023).

Nelwin juga menyebut bahwa Bursa Karbon dapat menjadi hal yang menarik bagi bisnis PGEO, meskipun dirinya juga mengaku belum memperoleh hal teknis detail mengingat aturan POJK yang baru akan dikeluarkan bulan depan.

Saat ini PGEO sedang mengupayakan penyelesaian sertifikasi di area produksi lain sehingga kredit karbon untuk tahun 2021 dan seterusnya bisa menjadi sumber tambahan bagi bisnis PGEO.

Nelwin juga menyebut, pendapatan tambahan dari kredit karbon ini akan sepenuhnya masuk menjadi "pure profit" bagi perusahaan karena tidak memerlukan investasi dan biaya operasional.

"Biaya sertifikasi dari offtaker,"sebut Nelwin.

Saat ini masih belum ada poin referensi atas harga karbon saat bursa karbon resmi beroperasi. Akan tetapi jika menggunakan asumsi harga pajak karbon yang diusulkan di Rp 30/kg emisi CO2 ekuivalen atau sekitar US$ 2/ton, maka potensi nilai ekonomi yang ditawarkan cukup signifikan.

Untuk Area Kamojang sendiri, potensi pengurangan emisi mencapai 1,22 juta ton CO2 tahun lalu dan apabila semua bisa disertifikasi dan dapat diserap pasar dengan harga estimasi, PGEO berpotensi memperoleh pendapatan tambahan dan pure profit hingga US$ 2,44 juta (Rp 36,6 miliar).

Hal ini belum termasuk area kerja lainnya dan potensi pengurangan emisi lebih lanjut ketika perusahaan meningkatkan kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi.

Saat ini PGE mengelola 14 Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) dengan kapasitas terpasang sebesar 1,9 Gigawatt (GW), dimana 672 Megawatt (MW) dioperasikan dan dikelola langsung oleh PGE serta 1.205 MW dikelola dengan skenario Kontrak Operasi Bersama.

(fsd/fsd)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article OJK Terbitkan Aturan Penyelenggaraan Perdagangan Bursa Karbon