Hasil Audit Dapen Bermasalah BUMN Akan Diungkap Bulan Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan segera mengumumkan hasil audit dana pensiun perusahaan pelat merah bulan ini. Pernyataan tersebut dikatakan oleh Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyebut, pihaknya akan segera mengumumkan setelah hari raya Lebaran.

"Tadinya mau akhir April, mungkin setelah Lebaran akan kita umumin," jata pria yang akrab disapa Tiko ini, Senin (3/4).

Tiko menuturkan, saat ini sedang dikakukan proses perhitungan kekurangan pendanaannya. Selanjutnya, baru terlihat apakah ada kasus spesifik yang menggerogoti kesehatan dapen perusahaan tersebut.

"kita lagi ukur kekurangan-kekurangan pendanaannya kan, sama kemudian kita akan lihat apakah mereka ada kasus-kasus spesifik yang memang menyebabkan asetnya menurun," tuturnya.

Baca: Jokowi Bubarkan 6 BUMN, Begini Nasib Para Mantan Karyawan

Sebelumnya, Kementerian BUMN sedang mengusut dana pensiun (dapen) perusahaan pelat merah yang bermasalah. Menteri BUMN Erick Thohir mencemaskan hal itu akan menjadi bom waktu ketika mengalami gagal bayar satu atau dua tahun ke depan seperti kasus Jiwasraya.

Erick menyebut, sebanyak 65% dapen BUMN dalam kondisi 'sakit'. Salah satu masalah yang sudah muncul dan terdeteksi adalah telah terjadinya defisit kecukupan dapen BUMN atau unfinded sebesar Rp 9,8 triliun pada tahun 2021.

"Kita melihat lampunya sudah mulai kuning, jangan sampai enam atau tujuh bulan lagi tiba-tiba ada isu, padahal ini kasus lama, dan bukan hasus baru. Kita akan fokus perbaiki ini," kata Erick dalam Rapat Terbatas dengan Komisi VI DPR RI belum lama ini.

Erick mengatakan defisit dana pensiun yang dikelola oleh perusahaan BUMN totalnya hampir Rp 10 triliun atau lebih tepatnya Rp 9,8 triliun. "Ini ada defisit Rp 9,8 triliun tahun 2021, dan ini sangat besar. Ini terdiri dari mayoritas BUMN, di mana 35 persen sehat, dan sisanya belum sehat," lanjut dia.

Menurutnya, kondisi dapen BUMN merupakan salah satu isu terbesar yang menjadi beban yang perlu diselesaikan kementerian.

"Kita sudah hampir setahun lebih, jangan sampai isu Jiwasraya-Asabri kita lengah di dana pensiun BUMN sendiri, karena memang Undang-Undangnya seluruh dana pensiun ini kan dikelola oleh masing-masing dana pensiun perusahaannya, yang akhirnya kontrol dan konsolidasinya ini saya takut di kemudian hari menjadi bom waktu," tutur Erick.

(fsd/fsd)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Waduh! Dapen BUMN Bermasalah Butuh Disuntik Rp12 T