Kartu Kredit Pemerintah
Pak Jokowi Benar! Ini Untung RI Tak Gunakan Visa & Mastercard
Foto: Kartu kredit (AP/Keith Srakocic)
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan Indonesia bisa mandiri dalam penerbitan kartu kredit dan tidak bergantung pada layanan Visa ataupun Mastercard demi kepentingan keamanan nasional.
Namun, ternyata, penerbitan atau prinsipal kartu kredit lokal ternyata juga bisa menekan biaya transaksi hingga bunga, asalkan layanan yang diberikan bisa terstandarisasi dan mengimbangi layanan Visa dan Mastercard.
Direktur Eksekutif Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI), Steve Marta mengatakan, sebetulnya belum ada bukti kongkrit layanan kartu kredit domestik bisa menekan biaya-biaya. Ia berkaca pada layanan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) untuk kartu debit.
Menurut Bank Indonesia, sebagai pihak yang mengembangkan GPN, menggunakan Visa atau Master Card harus memperoleh merchant discount rate (MDR) sebesar 3,5%, sedangkan menggunakan GPN bisa turun menjadi 1%. Tapi, menurut Steve ini keliru.
"Ini yang perlu dikaji, sering kali ada kesalahpahaman sekarang ini sebagai contoh merchant discount rate, itu misalnya biaya yang dipotong oleh bank kepada merchant," kata Steve kepada CNBC Indonesia, Kamis (6/3/2023)
Steve menjelaskan, besaran MDR dari Visa atau Mastercard itu memang ada biaya untuk membayar layanan ke prinsipal asing. Namun, besarannya itu sudah memperhitungan skala ekonomi karena cakupan global, sedangkan GPN masih sebatas cakupan domestik dengan layanan terbatas dan belum sampai pada digital seperti untuk e-commerce dan contact less.
"Jadi, biaya itu bukan semata-mata ke principle asing, enggak, itu adalah biaya antar bank kita, jadi kita perlu kita lihat ini. Apakah economic of scale kita bisa menurunkan cost itu? karena cost itu salah satu yang kita kejar supaya turun," ujar Steve.
Maka dari itu, ia mengatakan, supaya komponen biaya di kartu kredit bisa turun maka penggunanya harus banyak. Oleh sebab itu, selain mendorong adanya prinsipal domestik dalam menerbitkan kartu kredit ia berpendapat Presiden Jokowi juga harus mendorong literasinya supaya penggunanya banyak.
"Balik lagi, ini ayam sama telur, kalau enggak ada yang pakai costnya jadi besar. Jadi saya rasa perlu planning lah jangan, harus kepala dingin, jangan nafsu tapi tujuannya benar (kartu kredit domestik), sangat betul," tegas Steve.
Dari sisi keamanan pun, ia menekankan, sebetulnya tak menjamin, prinsipal kartu kredit domestik lebih baik ketimbang internasional. Sebab, belum ada pembuktian standarnya serupa dengan keamanan yang dibuat prinsipal asing.
Meskipun, Presiden Joko Widodo menekankan kartu kredit domestik bertujuan supaya belanja pemerintah dan masyarakat tidak diketahui pihak asing, serta tak rentan dimanfaatkan sebagai instrumen sanksi seperti yang dialami Rusia saat berkonflik dengan Ukraina.
"Dari sisi keamanan itu kan sebetulnya siapa yang pegang data. Kalau kita anggap orang asing yang pegang data, enggak aman, wajar, karena itu bukan keluarga kita, takut mereka diintervensi pemerintahnya," ujar Steve.
"Tapi apabila kita lokal, orang-orang yang pegang data, standarnya tidak bisa mengikuti standar dunia misalkan ya sama aja bahaya juga. Jadi ini bukan hal yang saya mau orang lokal bikin, boleh orang lokal bikin, taruh aja datanya di lemari, ya enggak mungkin," kata Steve.
[Gambas:Video CNBC]
Sah! Kartu Kredit Pemerintah Tak Pakai Visa & Mastercard
(mij/mij)
