Pengusaha Buka-bukaan Alasan Ogah Taruh Dolar AS di RI

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid turut menyoroti bursa calon Gubernur Bank Indonesia yang akan habis masa jabatannya pada Mei 2023.
Sesuai Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), tiga bulan sebelum masa jabatan Perry habis, Presiden Joko Widodo harus mengajukan maksimal tiga nama calon penggantinya ke DPR untuk diuji kepatutan dan kelayakannya.
Arsjad menekankan, Gubernur BI punya peran yang sangat penting dalam menjaga kestabilan ekonomi dan iklim usaha yang baik. Maka, pengusaha mengharapkan calon gubernur BI yang baru mampu melanjutkan serta mengembangkan program bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan inovasi sistem pembayaran dengan lebih baik lagi.
"Kami berharap gubernur baru terpilih dapat mengembangkan hal-hal yang saat ini masih terdapat banyak ruang untuk perbaikan," kata Arsjad kepada CNBC Indonesia, Jumat (3/2/2023).
Arsjad mengungkapkan, salah satu harapan utama pengusaha terhadap nama-nama calon Gubernur BI yang akan diajukan Jokowi ke DPR adalah mereka yang mampu memperbaiki kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE), supaya masuk optimal ke sistem keuangan Indonesia.
"Saat ini pengusaha lebih memilih untuk menyimpan uang di luar negeri karena instrumen yang ditawarkan dalam negeri belum menarik. Maka eksportir memutuskan untuk menyimpan DHE-nya di perbankan luar negeri," ujar Arsjad.
Ia berpendapat, supaya eksportir mau menyimpan dolar hasil ekspornya di Tanah Air, maka diperlukan instrumen operasi moneter dengan imbal hasil yang kompetitif. "Sehingga eksportir tertarik menyimpan DHE nya di dalam negeri. Hal ini akan menguntungkan dunia usaha dan juga negara," ujar Arsjad.
Secara umum, Arsjad menilai, sejauh ini BI cukup solid dan tegas dalam pengendalian inflasi dan meredam gejolak nilai tukar. Ke depannya, Kadin kata dia berharap Gubernur BI selanjutnya juga mampu untuk mempertahankan prestasi ini, sehingga dapat memberikan jaminan kondisi perekonomian yang positif pada dunia usaha.
"Misalnya, menggunakan instrumen suku bunga acuan yang presisi, dengan mempertimbangkan dunia usaha, baik secara keseluruhan maupun secara sektoral, terutama beban pada UMKM," tutur Arsjad.
Selanjutnya dari sisi sistem pembayaran, Kadin berharap Gubernur BI baru nantinya dapat terus mengikuti perkembangan teknologi yang dapat diterapkan pada sistem pembayaran. Seperti program inovasi yang saat ini menurut Arsjad sudah sangat baik dari Perry melalui QRIS dengan 82% UMKM sudah menggunakan sistem itu.
"Ke depannya, diharapkan instrumen digital payment seperti QRIS dapat terintegrasi dengan bank-bank sentral di luar negeri, misalnya di kawasan ASEAN (Cross Border Payment). Sehingga pembayaran lintas negara akan lebih mudah dan efisien," ucap Arsjad.
[Gambas:Video CNBC]
Jokowi Tambah Daftar Eksportir yang Wajib Parkir Dolar di RI
(mij/mij)