Diakui DPR, 2 Orang Jokowi Masuk Bursa Calon Gubernur BI
Foto: CNBC Indonesia/Muhammad Sabki
Jakarta, CNBC Indonesia - Masa jabatan Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia akan berakhir pada tahun ini. Sederet nama muncul pengganti dan ramai diperbincangkan, antara lain Sri Mulyani Indrawati dan Purbaya Yudhi Sadewa.
Sumber CNBC Indonesia menyampaikan bahwa beberapa nama tersebut kuat menjadi pilihan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Termasuk juga Perry yang kini masih menjabat Gubernur BI
Hal ini diakui oleh Ketua Badan Anggaran yang juga merupakan anggota Komisi XI DPR Said Abdullah.
"Yang beredar tiba-tiba ada nama Pak Perry masih, tiba-tiba muncul kemarin saya baca Sri Mulyani, tiba-tiba juga ada Purbaya. Bagi DPR siapapun nama yang dikirim oleh Presiden pastilah yang qualified," kata Said kepada CNBC Indonesia, Selasa (31/1/2023).
Said berujar, sebetulnya ada sejumlah kriteria yang dibutuhkan masyarakat Indonesia terhadap gubernur BI pengganti Perry. Diantaranya adalah gubernur BI yang mampu menjaga bauran kebijakan fiskal dan moneter di tengah masih tingginya ketidakpastian perekonomian dunia.
"Karena momentum sekarang itu fiscal moneter pada sisi bauran kebijakan itu sangat dibutuhkan di tengah ketidakpastian global. Sehingga memang harus hati-hati memilih Gubernur Bank Indonesia ke depan karena tantangannya pasti tidak mudah," tuturnya.
Menurut Said, kriteria lainnya yang perlu dimiliki calon gubernur mendatang adalah memiliki kecepatan dalam merespons kondisi perekonomian global maupun domestik dengan memanfaatkan kebijakan moneter. Sebab, ini katanya berkaitan erat dengan stabilitas nilai tukar rupiah.
"Kalau toh sekarang katakanlah rupiah mengalami apresiasi penguatan itu memang kebijakan yang menurut saya sangat terlambat. Seharusnya kebijakan itu sudah ditempuh sejak Juli 2022," tuturnya.
Di sisi lain, Gubernur BI mendatang kata Said juga harus berani mengatur devisa hasil ekspor (DHE) supaya cadangan devisa Indonesia kuat dan tidak terus merosot untuk stabilisasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. DHE kata dia paling tidak harus ditahan di sistem keuangan Indonesia enam bulan sampai satu tahun.
"DHE itu seharusnya paling tidak enam bulan sampai satu tahun harus ngendap di Republik ini. karena kan tidak fair cadangan devisa kita US$ 140 miliar melorot tapi kemudian perdagangan kita surplus terus menerus selama 31 bulan," tuturnya.
"Itukan kebijakan yang terlambat bagi Gubernur BI sekarang. Tappi apapun itu bagi saya adalah pemerintah harus memetakan calon-calon yang punya visi ke depan dan sesuai amanat Undang-undang BI sekarnag itu tidak hanya persoalan makro saja," kata Said.
Selain itu, ia melanjutkan, sesuai amanat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang PPSK, BI kini bukan hanya menjaga stabilitas moneter. Maka, Gubernur BI mendatang kata dia harus juga bisa berfikir meningkatkan pertumbuhan ekonomi, hingga menurunkan angka kemiskinan di Tanah Air.
"Itu tugas BI juga sekarang ini. Pokoknya siapapun yang diajukan bapak presiden saya yakin itulah yang terbaik, bahwa Presiden setelah mengajukan 3, 2 , dan 1 nama, baru itu jadi kewenangan penuh DPR untuk menguji," tutur Said.
Terkait nama-nama pengganti Perry yang sudah beredar saat ini, beberapa anggota Komisi Keuangan DPR lainnya juga enggan membenarkan, sebab mereka menekankan surat calon pengganti Perry hingga kini belum masuk ke meja pimpinan DPR. Salah satunya Anggota Komisi XI M Misbakhun.
"Saya tidak berani memberikan konfirmasi (nama-nama yang beredar) karena belum ada surat presiden dan soal nama calon Gubernur BI itu sepenuh nya wilayah kewenangan presiden," tutur Misbakhun.
Demikian juga anggota Komisi XI yang juga Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Hendrawan Supratikno. Kata dia kemungkinan besar Presiden Joko Widodo baru akan memasukkan nama pengganti Perry ke DPR pada Februari 2023.
"Belum ada informasi, nanti saya cek lagi. Perkiraan kami bulan Februari ini," tuturnya.
[Gambas:Video CNBC]
Beri 5 Alasan, BI Pede Rupiah Bakal Terus Perkasa!
(mij/mij)
