
Terbitkan Global Bond, Sri Mulyani Tarik Utang Baru Rp47 T

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan baru saja menarik utang baru berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) sebesar US$ 3 miliar atau Rp 47 triliun (kurs Rp15.635/US$) pada 5 Januari 2023.
Berdasarkan informasi dari Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, Jumat (6/1/2023), penerbitan ini mendapatkan respons sangat positif dari investor global.
Global bond tersebut diterbitkan dengan tenor 5, 10 dan 30 tahun dengan format SEC-Registered. Total orderbook sepanjang proses bookbuilding sempat mencapai USD17 miliar.
Kemudian ketika penetapan final price guidance dengan tujuan untuk menekan biaya penerbitan, total orderbook tersebut bergerak ke level USD14.4 miliar atau 4.82 kali dari total yang dimenangkan. Angka tersebut merupakan bid to cover ratio tertinggi dalam 5 tahun terakhir.
Pemerintah berhasil menekan harga (price tightening) di ketiga tranche penerbitan yaitu untuk tenor 5 tahun sebesar 4,80% atau turun 35bps dari Initial Price Guidance (IPG) 5,15% area, tenor 10 tahun sebesar 5,10% atau turun 40bps dari IPG 5,50% area, dan untuk tenor 30 tahun sebesar 5,75% atau turun 40bps dari IPG 6,15% area.
"Keberhasilan Pemerintah dalam penerbitan kali ini tentu saja tidak lepas dari kepercayaan investor global terhadap credit profile Indonesia yang semakin baik," tulis DJPPR.
Hasil penerbitan ini akan digunakan untuk tujuan pembiayaan APBN secara umum. Ketiga seri SUN yang diterbitkan pada transaksi kali ini diperkirakan akan memperoleh peringkat Baa2 dari Moody's, BBB dari Standard & Poor's, dan BBB dari Fitch* serta akan dicatatkan pada Singapore Stock Exchange dan Frankfurt Stock Exchange.
Joint Bookrunners dalam transaksi ini adalah BofA Securities, DBS Bank Ltd, HSBC, Mandiri Sekuritas dan Standard Chartered Bank sedangkan yang bertindak sebagai co-Managers adalah PT BRI Danareksa Sekuritas and PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Cicilan Utang RI Bengkak, Faisal Basri: Subsidi ke Rakyat Dikorbankan