Alamak, RI Butuh Duit Ribuan Triliun Garap Infrastruktur
Foto: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau progres pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II Selatan yang menghubungkan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) 1, JORR 2 dan Tol Purwakarta-Bandung-Cileunyi (Purbaleunyi) di Jawa Barat, Selasa (20/9/2022). (Dok: PUPR)
Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban mengungkapkan, pemerintah membutuhkan dana yang besar dalam membangun proyek infrastruktur dalam program jangka menengah 2020-2024.
Rionald mengaku, keterbatasan APBN membuat pemerintah membutuhkan peran swasta untuk bekerja sama pada proyek infrastruktur. Pasalnya, RI diperkirakan membutuhkan dana hingga Rp 6.445 triliun untuk membangun infrastruktur.
"Dalam rangka mengejar pertumbuhan PDB di RPJMN 2020-2024 pembiayaan infrastruktur membutuhkan pendanaan yang besar. APBN tidak cukup memenuhi itu semua," ungkapnya dalam acara diskusi secara virtual, Rabu (5/10/2022).
Rio mengungkapkan, berdasarkan ruang fiskal, negara hanya mampu memenuhi sebesar 37% dari total kebutuhan pendanaan infrastruktur tersebut. Kemudian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkontribusi sebesar 21%.
Sementara, sisanya yaitu kebutuhan sebesar 42%, pemerintah berharap dapat dipenuhi dari sektor swasta.
"BUMN kita juga punya keterbatasan. Selama seminggu terakhir saya pergi ke DPR dalam rangka memberikan dukung PMN bagi BUMN," ungkapnya.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur sangat penting untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki Indonesia. Apalagi, pemerintah menargetkan rata-rata pertumbuhan ekonomi diatas 5%.
"Ini penting karena kita tahu Indonesia punya potensi yang besar. Kita bisa lihat 2016-2022, kecuali kita mengalami pandemi, rata-rata penumbuhan kita ada di atas 5%. Bahkan untuk 2023 di dalam UU APBN 2023 kita menargetkan 5,3%," sebutnya.
Rionald menambahkan, pembangunan infrastruktur tersebut akan mengoptimalisasi sebanyak 165 juta kelas menengah dan mendorong kelas menengah yang memiliki potensi sebagai motor pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, dari potensi proyek domestik, potensi proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) infrastruktur di bidang pekerjaan umum dan perumahan sepanjang 2020-2024 mencapai Rp 541 triliun.
"Kita lihat ini ada harapan kita 2045 kita harap pendapatan income per kapita menuju high income country," pungkasnya.
[Gambas:Video CNBC]
Sah! DPR Setujui Semen Indonesia Caplok Semen Baturaja
(wia)
