Butuh Rp123,5 T untuk Proyek Air Minum, Pemerintah Gandeng Swasta

Semarang, CNBC Indonesia - Pemerintah memproyeksikan proyek penyediaan layanan air minum akan membutuhkan biaya investasi infrastruktur sebesar Rp123,5 triliun.

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), kebutuhan investasi untuk infrastruktur air minum adalah sebesar Rp123,5 triliun. Sementara APBN dan APBD masing-masing hanya akan membiayai sebesar Rp77,9 triliun dan Rp15,6 triliun.

"Sisanya sebesar Rp29,93 triliun diharapkan dapat biayai oleh swasta," ucap Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Ubaidi S. Hamidi dalam Press Tour Kemenkeu, di Semarang, Kamis, (18/7/2024).

Padahal, pemerintah menargetkan penyediaan layanan air minum di tahun 2030, sebesar 100% hunian dengan akses air minum layak, 30% hunian dengan akses air minum perpipaan, dan pemasangan sambungan air minum rumah tangga sebesar 10 juta sambungan rumah (SR) dimana capaian hingga akhir tahun 2023 baru tersambung sebanyak 3,8 juta SR.

Berdasarkan data dan informasi press release World Water Forum ke-10, perkembangan investasi pada pipa air minum baru sekitar 20,6% hunian. Untuk meningkatkan investasinya menjadi 30% hunian, dana yang harus dikeluarkan mencapai Rp123 triliun, namun APBN baru bisa mengakomodir 63% dari kebutuhan pendanaan infrastruktur air.

"Maka dari itu, inovasi investasi dari berbagai sumber pendanaan, harus didorong sebagai sumber modal alternatif. Salah satunya melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Baca: Terungkap! Skema Pensiun PNS di Era Pemerintahan Prabowo

Hingga per awal Juli 2024 ini, Kementerian Keuangan telah berhasil membantu PJPK untuk melaksanakan 4 proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan skema KPBU yang saat ini tengah beroperasi melayani penyediaan air minum ke masyarakat.

Di antaranya, proyek KPBU SPAM Regional Umbulan di Jawa Timur, Proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung, Proyek KPBU SPAM Semarang Barat dan Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru dengan total nilai investasi proyek sekitar Rp4,6 triliun.

Selain itu, Kementerian Keuangan melalui DJPPR saat ini juga tengah membantu penyiapan 3 Proyek KPBU SPAM melalui fasilitas PDF, yaitu: Proyek KPBU SPAM Regional Jatigede, Proyek KPBU Kabupaten Kabanjahe, dan Proyek KPBU SPAM Kota Denpasar dengan total perkiraan nilai fasilitas PDF sebesar Rp146,7 miliar dalam rangka menarik investasi swasta yang totalnya diperkirakan sebesar Rp3,8 triliun.

(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Erick Beberkan Update Terbaru Realisasi Penyerapan Anggaran KBUMN