Rupiah 2 Hari Terpuruk, Gara-Gara Isu Kenaikan Pertalite?
Putu Agus Pransuamitra, CNBC Indonesia
16 August 2022 13:23
Sinyal kenaikan harga Pertalite memang semakin kuat. Bila sebelumnya muncul dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, kini sinyal tersebut disampaikan oleh Ketua Badan Anggaran Said Abdullah.
"Tidak akan ada penambahan subsidi. Pilihan yang bisa ditempuh pemerintah adalah menaikkan harga energi yang disubsidi dengan mempertimbangkan dampak inflasi dan daya beli rumah tangga miskin," ungkapnya kepada CNBC Indonesia, Senin (15/8/2022).
Kenaikan tidak hanya akan terjadi pada jenis Pertalite, melainkan juga LPG 3 kg dan listrik pada daya tertentu.
"Sesegera mungkin Pemerintah menaikkan harga Pertalite, LPG 3 Kg, dan listrik bersubsidi karena kalau tidak disegerakan akan makin menggerus kuota pasokan energi subsidi. Apalagi terjadi gap harga yang jauh antara Pertalite dengan Pertamax," paparnya.
Sementara pada Senin (15/8/2022), Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan, subsidi energi yang mencapai Rp 502 triliun di tahun ini yang sudah digelontorkan sudah terlalu besar. Jika ditambah lagi tentu akan membuat APBN menjadi tekor.
"Sekarang pemerintah sedang menjajaki opsi-opsi kalau APBN-nya cukup berat," tegasnya.
Opsi penambahan subsidi energi menurut Susiwijono adalah hal yang tidak mungkin dilakukan, mengingat tahun depan APBN sudah harus kembali defisit di bawah 3%. Oleh karena itu, opsi yang paling memungkinkan adalah dengan menaikkan harga energi di dalam negeri, salah satunya harga BBM Pertalite.
"Supaya gap-nya tidak terlalu tinggi antara harga jualnya, dengan harga keekonomian kan tinggi sekali tuh, dari Rp 7.000 dengan Rp 17.000 (per liter). Solar dari Rp 5.000 dengan Rp 18.000, kan jauh. Kita sedang menghitung apakah perlu opsi kenaikan harga. Kemarin Bu Menkeu (Sri Mulyani Indrawati) sudah menyampaikan," jelas Susiwijono.
Pengumuman mengenai kenaikan harga BBM ini, kata Susiwijono masih dikoordinasikan dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto nilai yang akan ditetapkan oleh pemerintah masih dihitung.
"Angka-angkanya masih dihitung semuanya. Nanti kan Pak Presiden (Joko Widodo) akan meminta laporan dari Menteri ESDM, Menteri Keuangan, semuanya. Pak Menko juga sudah menyiapkan hitung-hitungan angkanya, kita sudah rapat kemarin beberapa kali," tambahnya.
TIM RISET CNBC INDONESIA
(pap/pap)[Gambas:Video CNBC]
Pages
Most Popular