Oknum Bappebti Terima Fee, Mendag: Ibarat Pilot Pakai SIM C

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Perdagangan (Kemendag) dicecar soal adanya oknum dalam Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang membiarkan terjadinya penghimpunan dana masyarakat oleh robot trading. Pembiaran ini dilakukan bahkan lantaran ada sejumlah aliran uang yang diterima oleh oknum tersebut.

Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi angkat bicara terkait dugaan yang diungkapkan oleh Anggota DPR RI Komisi VI Mufti Anam tersebut. Menurut Lutfi, ada gap yang besar besar dalam kasus robot trading.

Kondisi sebenarnya saat ini adalah, robot trading bergerak di teritori yang tidak memiliki ruang hukum. Sebagai contoh, ada robot trading yang izinnya sekolah komputer. Tapi, pada praktiknya, perusahaan ini menghimpun dana masyarakat.

Baca: DPR: Ada Oknum Bappebti Terima Uang dari Robot Trading

Jadi, kalau ditanya yang salah, ibaratnya seperti seorang pilot terbang ke atas tapi dia pakai Surat Izin Mengemudi (SIM) C. Tentu harusnya ada lembaga hukum yang bertindak.

"Pada saat yang sama, polisi mengeluarkan SIM C. Kemudian, pemilik SIM C mengalami kecelakaan, ini bukan berarti polisinya yang salah. Jadi yang saya akan kerjakan pertama-tama adalah memang memilih mencari calon Kepala Bappebti baru," tegas Lutfi.

Dia merinci, Bappebti baru ini mestinya adalah yang bisa berpacu dengan waktu dengan kemajuan-kemajuan teknologi yang ada. Sayangnya sekarang ini, di luar birokrasi jika memungkinkan Lutfi bisa menarik orang luar yang setara dengan Eselon I.

Setelah berkonsultasi dengan Presiden, Lutfi menjelaskan kalau Presiden juga berharap ada anak muda di dalam tubuh Bappebti dan paham teknologi.

"Tetapi komitmen saya adalah terutama masalah Bappebti ini urusannya orang banyak tentunya saya sebagai pimpinan di Kementerian Perdagangan tentunya merasa kecewa dan merasa bahwa ini kita mesti mengadakan suatu reform baru yang memperbaiki sistem dan tata aturannya," ungkap Lutfi.

Komisi VI DPR RI meminta penguatan terhadap regulasi perdagangan digital pada Bappebti. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari fraksi Nasdem Martin Y Manurung, mengatakan mengatakan komisinya menyepakati terkait penguatan regulasi perdagangan digital Bappebti. Dimana dia meminta penyusunan regulasi itu dilakukan dalam waktu 90 hari,

"Kita juga sepakati adanya penyediaan layanan pengaduan masyarakat dari Bappebti baik onsite maupun online atau call center dalam waktu 30 hari," katanya dalam rapat.

Selain itu pihaknya juga meminta Bappebti untuk berkoordinasi dengan Kementerian Lembaga terkait juga aparat hukum untuk melanjutkan proses permasalahan robot trading. Serta menjelaskan terkait dana masyarakat, dan progres pelaporan selambat-lambatnya 45 hari.

"Kita harus bisa jelaskan itu statusnya seperti apa," jelasnya.

Wakil Ketua Komisi VI Dari fraksi Golkar M.Sarmuji mengatakan Bappebti tengah mendapatkan keluhan dari beberapa waktu terakhir. Sehingga dia meminta wasit perdagangan berjangka ini harus dibenahi ulang.

"Bappebti ini harus di reset ulang dan dibenahi termasuk sistem penganggarannya. barangkali kita harus nilai anggaran Bappebti dengan anggaran sekecil ini rasanya gak mungkin bisa menjalankan fungsinya," kata Sarmuji

"Makanya saya menyarankan Kemendag untuk menambah anggaran Bappebti untuk mengakomodasi apa yang disebutkan tadi," tambahnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi VI Dari Fraksi PDIP Aria Bima menyoroti penyerapan anggaran yang minim pada Bappebti. menurutnya hal ini terlihat dari performa yang dihasilkan.

"Bayangan saya Bappebti itu sudah pontang panting 6 bulan ini, melakukan sosialisasi, penindakan, edukasi, memperbaiki sistem segala macem. ini penyerapannya (anggaran) rendah. aneh kan padahal masyarakat dirugikan sampai puluhan triliun terkait dengan usaha dengan kewenangan Bappebti," jelasnya.

(RCI/dhf)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Bos Bappebti Buka-Bukaan Soal Kasus Robot Trading Wahyu Kenzo