Jakarta, CNBC Indonesia - Lembaga keuangan perbankan berkomitmen untuk turut berkontribusi dalam mengatasi perubahan iklim. Caranya dengan membatasi pembiayaan ke sektor energi fosil.
Belakangan, baik secara regional maupun global, perbankan mulai mengerem bahkan menghentikan penyaluran kredit ke sektor tersebut. Langkah itu makin gencar pasca kesepakatan multilateral dalam forum KTT iklim COP26 di Glasgow, Skotlandia.
Selain membatasi dan menghentikan kredit ke sektor energi fosil, tahun lalu sekitar 190 negara dan organisasi yang menghadiri KTT COP26 Glasgow dilaporkan menandatangani perjanjian untuk memensiunkan PLTU batu bara.
Dari dalam negeri sendiri, Indonesia juga dikabarkan siap untuk 'memensiunkan' secara dini pembangkit listrik dengan sumber energi batu bara pada 2040, seperti yang diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Target tersebut lebih cepat dari perkiraan di mana sebelumnya Indonesia ditargetkan menghentikan PLTU batu bara tahun 2056 dan mencapai emisi nol karbon pada 2060.
Menanggapi isu yang kembali menghangat, gerakan masyarakat yang fokus pada krisis iklim #BersihkanIndonesia mendesak bank untuk segera membuat kebijakan terkait komitmennya.
"Kami menantikan kebijakan terkait komitmen tersebut hingga benar-benar menghentikan dukungan pembiayaan pada proyek kotor yang berjalan seperti PLTU Jawa 9 & 10 serta refinancing Adaro," tulis akun twitter #BersihkanIndonesia belum lama ini.
Sebelumnya, menanggapi pertumbuhan tren pembiayaan ekonomi hijau, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah kepada CNBC Indonesia mengatakan bahwa pembiayaan ke sektor energi fosil, seperti batu bara tidak bisa serta merta dihapuskan.
Piter berpendapat, kalau pembiayaan terkait batu bara dihentikan mendadak, Indonesia bisa mengalami krisis energi dan juga kehilangan pendapatan.
Selain itu, multiplier effect atau efek lanjutannya adalah bisa menimbulkan krisis di masyarakat. Walau ekonomi hijau sangat penting, namun demikian kesejahteraan masyarakat tetap menjadi hal yang paling utama.
Secara terpisah, Head of Corporate Communication Adaro Energy Febriati Nadira menyebut, rencana bank untuk mulai menghentikan kredit ke sektor energi fosil tak sampai mengganggu operasional bisnisnya. "Proyek PLTU Adaro yang sedang berjalan saat ini sudah memiliki pendanaan," ujarnya kepada CNBC Indonesia belum lama ini.
Cuma memang, perusahaan tak abai dengan tren bisnis, terutama yang menyangkut isu perubahan iklim. ADRO bakal beradaptasi atas perubahan ini dengan mulai melirik bisnis energi baru terbarukan (EBT).
"Untuk proyek EBT, saat ini Adaro Power sedang dalam proses mengikuti tender PLTBayu 70MW di Kalimantan, dan kami juga menjadi salah satu dari dua konsorsium yg lolos kualifikasi utk tender PLT Sampah Jawa Barat," terang Nadira.
ADRO melalui anak usahanya, Adaro Power, memang tengah mengawal proyek green energy. Selain PLTBayu, sejak awal tahun 2021, Adaro Power telah membangun dan mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap 130 kWp.
PLTS tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan listrik di area operasional pelabuhan/terminal khusus batubara Adaro di Kelanis, Kalimantan Tengah. Dalam perkembangan berikutnya, Adaro Power juga telah menambahkan kapasitas 468 kWp PLTS dengan sistem terapung (floating)pada area kolam kantin di Kelanis.
