Menanti Detik-detik Kenaikan Harga Pertalite, Jokowi Restui?

Jakarta, CNBC Indonesia - Kenaikan harga jual LPG dan Pertalite santer terdengar. Perubahan harga kedua energi ini tengah dievaluasi oleh pemerintah.

Deputi III Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset, dan Inovasi Kemenko Perekonomian Montty Giriana menyebut, keputusan ihwal harga Pertalite ada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Saat ini, Kementerian BUMN sedang mengatur potensi penambahan subsidi energi di tengah berlanjutnta kenaikan harga komoditas energi di dunia.

"Intinya yang kami kerjakan sekarang adalah kita lakukan exercise mengenai berapa subsidi tambahan, berapa tambahan kompensasi dan juga kita melihat kenaikan harga kapan waktunya. Itu harus diputuskan pada saat rapat terbatas (ratas) dengan Presiden," kata Montty, dikutip Kamis (28/4/2022).

Saat ini Kemenko bersama Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN dan Pertamina terus melakukan diskusi mengenai usulan kenaikan harga yang ideal bagi produk BBM Pertalite dan LPG. Setelah itu baru melakukan perhitungan terkait berapa besaran bantalan sosial yang perlu disiapkan oleh pemerintah jika kebutuhan pokok masyarakat ini mengalami penyesuaian.

"Kementerian BUMN memastikan BUMN mampu melakukan pembelian minyak ini yang kita kerjakan exercise kira kira yang pas kapan," katanya.

Sebagai informasi, subsidi dan kompensasi BBM Pertalite, Solar subsidi dan LPG pada 2022 diperkirakan bisa membengkak menjadi Rp 350 triliun sampai Rp 400 triliun.

Perkiraan melonjaknya subsidi tersebut dengan asumsi harga minyak melonjak menjadi US$ 100 per barel dari asumsi awal yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 sebesar US$ 63 per barel.

Montty menjelaskan, dengan asumsi harga minyak Indonesia (ICP) awal di level US$ 63 per barel, maka subsidi Solar dan LPG pada 2022 diperkirakan "hanya" sekitar Rp 70 triliun - Rp 80 triliun. Lalu, pemberian kompensasi untuk penjualan bensin Pertalite dan Solar subsidi sekitar Rp 60 triliun sampai Rp 70 triliun.

Dengan demikian, total subsidi dan kompensasi yang akan diberikan pemerintah kepada PT Pertamina (Persero) atas penjualan BBM dan LPG pada 2022 mulanya diperkirakan "hanya" sekitar Rp 140 triliun.

"Kita waktu itu asumsi ICP US$ 63 per barel, itu perkiraan subsidi dan kompensasinya Rp 140-an triliun. Kalau ICP naik jadi US$ 100 per barel itu subsidi plus kompensasi bisa sekitar Rp 350 triliun sampai Rp 400 triliun. Ini kita menyiasati kenaikan potensi kenaikan subsidi dan kompensasi ini," tuturnya.

Sebagai antisipasi harga minyak ini terus melambung, maka pemerintah pun menurutnya sudah melakukan kajian, termasuk rencana kenaikan harga BBM dan LPG subsidi tabung 3 kg. Kalaupun harus menaikkan harga BBM dan LPG ini, menurutnya pemerintah juga menghitung besaran bantalan sosial untuk mengurangi beban masyarakat atas kenaikan harga produk energi tersebut.