IMF Warning Akan Ada Sumber Krisis Ekonomi Baru, Apa Itu?

Jakarta, CNBC Indonesia - Di tengah pemulihan ekonomi yang masih berlangsung dari pandemi Covid-19 oleh sebagian negara saat ini, Dana Moneter Internasional/ International Monetary Fund (IMF) mengungkapkan, dunia kembali dihadapkan dengan krisis ekonomi baru. Apa itu?

First Deputy Managing Director IMF Gita Gopinath menyebut krisis ekonomi baru itu berasal dari perang Rusia dan Ukraina. Konflik kedua negara ini, menurut Gopinath harus dihentikan agar pemulihan ekonomi tak terganggu.

"Prioritas terpenting saat ini adalah untuk mengakhiri krisis. Satu-satunya yang harus diakhiri adalah perang di Ukraina," jelas Gopinath dalam High Level Discussion, bertajuk 'Strengthening Economic Recovery Amidst Heightened Uncertainty', dikutip Minggu (24/4/2022).

Negara saat ini, harus bertahan lebih kuat untuk melawan inflasi dan mengatasi utang. Respon kebijakan domestik, baik fiskal dan moneter diperlukan untuk mengantisipasinya dengan tepat.

"Pada kebijakan moneter, bank sentral harus mengembalikan target inflasi mereka dan mempertahankannya untuk prospek jangka menengah," jelas Gopinath lagi.

Baca: Melihat Sri Lanka Sebagai 'Cermin' Bagi Perekonomian RI

Semua kebijakan negara-negara berkembang sangat tergantung terhadap kebijakan moneter bank sentral di negara maju. Sehingga mereka harus mengkomunikasikan kebijakannya dengan baik dan efektif.

Dalam kebijakan fiskal, banyak negara yang tidak memiliki kapasitas yang memadai, namun di satu sisi mereka juga harus menghadapi harga komoditas pangan dan energi yang tinggi. Namun, ketahanan pangan menjadi salah satu hal yang harus diprioritaskan.

"Pemerintah harus memprioritaskan ketahanan pangan dan pemerataan pajak. Serta bijak dalam mengendalikan belanja. Mereka harus meminimalkan kerugian dari pandemi Covid-19 dan juga krisis akibat perang," tuturnya.

"Bagaimana bisa mengurangi risiko jika misalnya terjadi kenaikan suku bunga di negara maju. Penting saat ini untuk meminimalisir mismatched kebijakan, serta penting untuk mengatur penyangga makroprudensial," kata Gopinath melanjutkan.

(vap/vap)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Duh! Negara Berkembang 'Seruduk' IMF Saat Pertemuan di Bali