Target Investasi Rp 1.400 T

BKPM: Hanya Tuhan yang Tahu Kapan Izin Usaha Keluar

Lalu Rahadian, CNBC Indonesia
21 April 2022 15:50
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia (Tangakapan Layar Youtube)
Foto: Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia (Tangakapan Layar Youtube)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menargetkan nilai investasi yang masuk ke Indonesia pada 2023 mendatang mencapai Rp 1.400 triliun. Target ini diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) danKementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionalkepada Kementerian Investasi.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia berkata, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), target investasi Indonesia per 2023 sebenarnya Rp 1.099,8 triliun. Akan tetapi, jumlah investasi yang ditargetkan masuk pada 2022 saja sudah melebihi angka itu atau mencapai Rp 1.200 triliun.

"Bahkan di 2023 target kami Rp1.400 triliun. Jadi betul-betulkami dipacu dalam mendorong investasi tak lagi menjadikan RPJM sebagai landasan. Strateginya? Kami telah lakukan berbagai upaya mendatangkan investasi dalam dan luar negeri," kata Bahlil dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2022 yang digelar Bappenas, Kamis (21/4/2022).

Salah satu cara Kementerian Investasi menggenjot realisasi pendanaan adalah memangkas proses perizinan. Bahlil berkata, saat ini seluruh investasi dengan nilai di atas Rp 1 triliun akan langsung ditangani jajarannya.

Hal ini dilakukan karena, menurut Bahlil, proses birokrasi perizinan di Indonesia masih belum baik. "Karena kalau kita meminta kepada teman-teman dunia usaha mengurus izin,tahulah kelakuan kita birokrasi ini. Hanya Tuhan dan kita yang tahu kapan izin orang keluar. Salah satu problem kenapa realisasi investasi kita tidak cepat karena kita belum konsisten," katanya.

Karena itu, untuk memangkas proses birokrasi perizinan yang panjang, kini pemerintah menyederhanakan proses melalui sistem OSS. Sistem ini memungkinkan pengurusan izin investasi dan berusaha dilakukan secara daring, cepat, dan mudah.

Namun untuk urusan notifikasi teknisnya tetap ada pada kementerian teknis. Kadang ini yang masihjadipersoalan. UU Ciptaker ini dari UU Mata Air jadi Air Mata, jadi dari banyak meja dilaluisekarangdikit meja dilalui. Dengan adanya UU Cipta Kerja memudahkan investasi khususnya konteks kami berikan insentif. Kita punya paket intensif tax holiday, tax allowance,pembebasan bea masuk barang masuk/barang modal, dan fasilitas di KEK," katanya.


(RCI/dhf)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Kondisi Berat! Izin Usaha AJB Bumiputera Terancam Dicabut OJK

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular