Jokowi Rajin Bangun Jalan Tol, Tapi Ujung-Ujungnya Dijual?

Jakarta, CNBC Indonesia - Meskipun memakan biaya tinggi dan pengembalian modal yang panjang, pembangunan infrastruktur menjadi ambisi besar presiden ketujuh Indonesia, Joko Widodo.

Infrastruktur terutama jalan menjadi tulang punggung bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Keberadaan jalan tidak hanya menghubungkan antar wilayah tapi juga menjadi memangkas biaya logistik yang pada akhirnya menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi kesenjangan.

Sejatinya secara panjang jalan keseluruhan - termasuk jalan negara, provinsi dan kabupaten/kota - penambahan terbesar terjadi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang mana selama 10 tahun kepemimpinannya jaringan jalan bertambah 144.825 km atau bertambah lebih dari sepertiga.

Akan tetapi pembangunan jalan tol yang mampu mempercepat logistik malah kurang menjadi prioritas di era Presiden SBY meskipun kala itu Indonesia mampu mencapai stabilitas politik serta perekonomian turut dibantu oleh booming komoditas seperti batu bara dan sawit.

Selama kepemimpinannya SBY mampu membangun 212 km jalan tol. Ketika ia melepas jabatannya, angka ini hanya kalah dari Soeharto yang membangun 490 km jalan tol selama 32 tahun kepemimpinan.

Akan tetapi angka-angka tersebut mendadak menjadi kerdil setelah Jokowi menjadi presiden dan memutuskan untuk fokus berinvestasi pada pembangunan infrastruktur, khususnya jalan tol.

Hingga saat ini, Jokowi telah membangun 3.000 km jalan tol, empat kali lipat lebih banyak dari total pembangunan jalan tol yang dilakukan oleh enam Presiden RI sebelumnya.

Karena ambisi besar ini, anggaran infrastruktur juga dialokasikan secara massif dari sekitar Rp 56 triliun di era SBY kini menjadi lebih dari Rp 300 triliun.

Pemerintahan Jokowi juga merumuskan proyek strategis nasional atau PSN sebagai dokumen penting untuk memandu pembangunan proyek infrastruktur penting dan strategis mulai dari Trans Papua hingga jalan tol di luar Jawa.

Jokowi juga giat membangun jalan tol di luar Jawa, termasuk Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) yang menjadi jalan tol pertama di Kalimantan.

Waskita Semakin Besar

Perusahaan milik negara yang bergerak di bidang jasa konstruksi, industri dan real estat menjadi salah satu yang sangat diuntungkan oleh kebijakan pembangunan infrastruktur tersebut. Salah satunya adalah BUMN karya yang merupakan emiten publik, Waskita Karya (WSKT).

Dalam lima tahun periode pertama Jokowi memimpin RI, pendapatan Waskita bertambah secara signifikan. Sepanjang 2014-2018 pendapatan Waskita melonjak 374% dari Rp 10,28 triliun pada 2014 menjadi Rp 48,79 triliun di akhir 2018, CAGR mencapai 37%.

Pada periode yang sama laba perusahaan ikut meningkat 690% dari Rp 501 miliar di 2014 menjadi Rp 3,96 triliun tahun 2018 dengan CAGR mencapai 51%.

Tidak hanya itu Waskita juga mampu meningkatkan net profit margin (NPM) perusahaan dari kurang dari 5% pada 2014 menjadi lebih dari 8% pada akhir 2018.

Akan tetapi memasuki periode kedua pendapatan perusahaan malah turun, bahkan terjadi sebelum pandemi Covid-19 melanda di awal tahun 2020. Tahun 2019, pendapatan Waskita turun dengan laba bersih tertekan parah turun 76% dari tahun sebelumnya.

Meski demikian dalam periode yang sama Waskita mengakumulasi banyak utang dan pinjaman demi membiayai proyek-proyek besar yang harus diselesaikan.

Rasio utang yang semula mampu dijaga di kisaran 75% dari total aset, akhirnya membengkak ke angka 85% dari total aset karena usaha perusahaan terganggu oleh pandemi.