BNI Salurkan Triliunan Rupiah ke Sektor "Hijau"
Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) mencatat sudah menyalurkan dan memproses pemberian kredit senilai total Rp 6,1 triliun untuk korporasi pada kegiatan usaha berwawasan lingkungan sepanjang kuartal I/2022.
Dalam keterangan tertulis, BNI menyebut lini usaha yang mendapat pembiayaan green banking ini adalah sektor energi terbarukan, pembangunan gedung berwawasan lingkungan, serta transportasi ramah lingkungan.
Direktur Corporate Banking BNI Silvano Rumantir menyampaikan, tren investasi perlahan mulai membaik pada awal 2022, khususnya dari segmen debitur korporasi berwawasan lingkungan. Selain memberikan prioritas kepada debitur melaksanakan kegiatan usaha berkelanjutan, BNI memandang banyak proyek berpotensi yang dapat mendukung sumber pertumbuhan kinerja kredit perseroan sepanjang 2022.
"Pertumbuhan green banking awal tahun ini cukup bagus. Di tahun ini, kami pun tetap melanjutkan dukungan kebijakan pemerintah dan OJK dalam pemberian insentif hijau kepada debitur yang menurunkan emisi karbon bisa berupa penurunan suku bunga, pelonggaran waktu pinjaman hingga penambahan fasilitas kredit bagi debitur yang termasuk pada sektor hijau tersebut,"kata Silvano, Jumat (15/4/2022).
Silvano berkata, perseroan mengimplementasikan pendekatan green economy melalui Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Bank. Beberapa langkah yang dilakukan BNI. Pertama, integrasi keuangan berkelanjutan pada sektor industri secara bertahap. Kedua, perseroan proaktif meningkatkan pemahaman aspek Lingkungan Sosial dan Tata Kelola (LST) untuk pegawai sekaligus nasabah dan debitur.
Ketiga, BNI sendiri telah memiliki program atau produk konsumtif yang termasuk Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB) dan terus dioptimalkan. Keempat, penerapan keuangan berkelanjutan dalam manajemen risiko untuk menjamin kesinambungan pertumbuhan bisnis green banking.
"Terakhir, BNI terus ekspansi kredit kepada sektor-sektor yang termasuk dan terkait dengan dengan green & sustainable banking."
(Lalu Rahadian/dem)