Bursa DK OJK

Mahendra Buka Suara Soal RUU Omnibus Law Sektor Keuangan

Lidya Julita Sembiring, CNBC Indonesia

06 April 2022 11:16

Foto: Mahendra Calon Ketua DK OJK (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia - Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Sektor Keuangan menjadi salah satu topik yang diangkat Mahendra Siregar saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test Calon Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di depan Komisi XI DPR RI.

"Terkait dengan penyusunan RUU PPSK OJK bukan lembaga berwenang proses langsung penyusunan legislasi tapi tentunya siap jadi narsum inti untuk beri masukan dalam berbagai hal," papar Mahendra, Rabu (6/4/2022)

Hal yang dimaksud adalah peningkatan efektivitas kepemimpinan OJK, penguatan struktur industri keuangan non bank dan pasar modal, pelayanan satu pintu, peningkatan efektivitas pengawasan, pemeriksaan, penyidikan dan tidak lanjut, kerja sama dan koordinasi yang efektif dengan regulator dan lembaga lain dan sinergi penuh dengan pemerintah, DPR dan lembaga negara.

Mahendra merasa UU tersebut sangat dibutuhkan dalam pencapaian prioritas. "Karena tidak semua bisa dilakukan semata-mata peraturan internal dan antar lembaga, beberapa butir perlu penyesuaian di tingkat UU, dan kami berpandangan ruangnya dan perlu persetujuan pembuatan UU yang diakui dalam bentuk omnibus law," paparnya.

Termasuk salah satu yang bisa ditampung dalam UU tersebut adalah pasar karbon. Ini sejalan dengan rencana pemerintah yang kini tengah berupaya mengantisipasi perubahan iklim.

"Masih ada agenda belum diselesaikan terkait berlakunya pasar karbon yang harus dirumuskan dengan baik dan salah satu kemungkinan bisa ditampung di RUU PPSK," pungkasnya.