Bos BRI Minta BMPK Dilonggarkan, Bantu Pegadaian & PNM

Teti Purwanti, CNBC Indonesia

30 March 2022 16:47

Foto: Direktur Utama Bank BRI, Sunarso di acara BRI Microfinance Outlook 2022 (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), Sunarso meminta dukungan parlemen dan maupun regulator perbankan mengenai batas maksimal penyaluran kredit (BMPK) bagi anggota holding, yakni PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT Pegadaian.

Menurut Sunarso, aturan saat ini hanya membolehkan penyaluran pembiayaan sebesar 10% dari modal yang dimiliki BRI untuk semua anak usaha BRI.

"Kami sudah mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meberikan kelonggaran demi pemberdayaan UMi (Holding Ultra Mikro)," jelas Sunarso dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, Rabu (30/3/2022).

Baca:

Saat DPR Bicara Dividen BMRI

Selama ini, BMPK mensyaratkan 10% dari modal menurut Sunarso berarti sebesar Rp 24 triliun kepada seluruh anak usaha. Padahal, Sunarso berharap Rp 24 triliun tadi bisa untuk PMN dan Pegadaian saja.

Selain ke OJK, demi mendapatkan bunga murah setidaknya 3%, BRI berencana mengusulkan untuk koordinasi dengan Kemenko. Selama ini, Pegadaian dan PNM mendapatkan sumber pendanaan dengan bunga tinggi. Dengan terbentuknya holding ultra mikro, Pegadaian dan PNM bisa mendapatkan bunga murah dari BRI.

Dalam RDP tersebut, Komisi VI berencana memberikan dukungan politik kepad BRI agar bisa merealisasikan bunga murah bagi masyarakat.

Sunarso menambahkan, holding ultra mikro BUMN memiliki target yang cukup besar untuk menyalurkan kredit kepada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Hingga 2024, Holding Ultra Mikro menargetkan memiliki 55 juta nasabah baru, adapun tahun ini, setidaknya ada 5 juta nasabah baru.