Benarkah Bandar Binomo Ada di Karibia?

Lalu Rahadian, CNBC Indonesia

23 March 2022 13:05

Jakarta, CNBC Indonesia - Pihak berwajib terus menelusuri kasus Binomo Cs hingga ke akar-akarnya. Pengembangan penyidikan saat ini juga mulai ke arah di mana penyedia aplikasi binary option itu berasal.

Sampai saat ini, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) belum merilis secara resmi lokasi dua aplikasi yang digunakan Indra Kenz dan Doni Salmanan untuk melakukan kejahatannya yaitu Binomo dan Quotex.

Akan tetapi, PPATK telah mengeluarkan dugaan ihwal keberadaan kantor pusat dua aplikasi tersebut yang kemungkinan ada di luar negeri.

Baca:

Beda Sama Indra Kenz, Ini Gaya Bambang Hartono Pemilik BCA

"Penerima dana diduga merupakan pemilik dari platform Binomo yang berlokasi di Kepulauan Karibia dengan total dana selama periode September 2020-Desember 2021 sebesar 7,9 juta Euro," kata Kepala PPATK Ivan Yustivandana.

PPATK sudah bekerjasama dengan 5 Financial Intelligence Units (FIU) di luar negeri untuk menelusuri aliran dana dari praktik investasi ilegal menggunakan aplikasi Binomo.

Ivan berkata, kerja sama dilakukan PPATK untuk menelusuri kemungkinan adanya penempatan dana pelaku investasi ilegal berkedok aplikasi Binomo di luar negeri, termasuk kawasan Kepulauan Karibia dan British Virgin Islands. Hasil penelusuran PPATK nantinya akan diserahkan ke Polri untuk menjadi bahan penyidikan kasus terkait.

"Untuk Binomo, PPATK sudah kerjasama dengan 5 FIU di luar negeri termasuk Karibia dan British Virgin Island terkait aliran dana dan dugaan mereka lakukan upaya penyembunyian harta kekayaan di negara-negara tersebut," kata Ivan.

PPATK juga sudah menemukan indikasi aliran dana hasil penipuan berkedok investasi ilegal ke luar negeri. Negara yang terkait adalah Singapura, Australia, Amerika Serikat, dan Cina.

"Ya kami menemukan ada beberapa transaksi yang terkait pihak luar negeri. Itu luar negerinya ada ke Singapura, Australia, Amerika, dan Cina," ujarnya.

PPATK menjelaskan, analisa mereka lakukan atas tiap transaksi yang masuk atau keluar dari rekening yang diduga terlibat investasi ilegal. Kemudian, analisa dikembangkan untuk meneliti seberapa besar magnitude pihak penerima dan pengirim dana.

Setelah itu, PPATK melakukan klasterisasi dan melanjutkan analisis lapisan kedua. PPATK belum bisa membuka secara detail informasi lain terkait analisa aliran dana investasi ilegal tersebut, karena kasusnya masih dalam proses penyidikan di kepolisian.

"Kalau terkait transaksi ke luar negeri itu sudah biasa antar FIU (bekerja sama). Kamibased on transactiondari rekening pelaku ini ada yang mengalir ke luar negeri dan kami lihat ke negara-negara yang disebutkan tadi. Mengenai berapa besar (jumlahnya), sedang dalam proses. Karena masing-masing pihak tidak mengungkap identitas diri yang sebenarnya," katanya.

Selain domisili aplikasi yang tak lain hanyalah judi online tersebut, pihak kepolisian juga mencari 'bandar' di balik Indra Kenz Cs.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memastikan, saat ini proses pengembangan untuk mengetahui sumber dana yang digunakan Indra Kenz dan Doni Salmanan sedang dilakukan penyidik. Rencananya, Polri akan mengumumkan hal tersebut pada Kamis (24/3/2022).

"Kami lagi kembangkan dan dalami, bantuan informasi dari PPATK pada Kamis (rencana memberi informasi sumber dana tersangka)," kata Dirtipideksus Bareskrim Brigjen Whisnu Hermawankepada CNBC Indonesia, Rabu (23/3/2022).

Saat ini, kasus yang menjerat Indra Kenz sedang ditangani Polri melalui Dittipideksus Bareskrim. Kemudian, penanganan kasus Doni Salmanan menjadi ranah dari Direktorat Cyber Crime Polri.

Indra Kenz dan Doni Salmanan kini telah ditetapkan sebagai tersangka di dua kasus berbeda, dan sudah ditahan pihak kepolisian.

Indra Kenz ditahan karena disangka melanggar Pasal 45 ayat 2 junto pasal 27 ayat 2 dan/atau Pasal 45 ayat 1 jo pasal 28 ayat 1 UU ITE, subsider Pasal 3 dan/atau Pasal 5 dan/atau Pasal 10 UU TPPU. Dia juga dijerat dengan Pasal 378 KUHP junto Pasal 55 KUHP.

Kemudian, Doni Salmanan disangka melanggar Pasal 45 ayat 1 junto Pasal 28 ayat 1 UU ITE, Pasal 378 KUHP, dan Pasal 3 ayat 3 UU TPPU.