Pak Polisi Cek... Duit Investasi Abal Binomo Mengalir ke Sini

Jakarta. CNBC Indonesia - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kembali menghentikan sementara 29 rekening dengan nilai Rp 7,2 miliar yang diduga terkait tindak pidana investasi ilegal.

Penghentian 29 rekening ini menambah jumlah rekening yang sudah dibekukan sementara menjadi 150. Nilai ratusan rekening ini mencapai Rp361,2 miliar.

"Penelusuran terus dilakukan PPATK. Saat ini penghentian sementara transaksi dilakukan pada 29 rekening dengan jumlah nominal sebanyak Rp 7,2 miliar. Hasil penelusuran ini menambah jumlah rekening yang dibekukan menjadi 150 rekening, dengan total uang senilai Rp 361,2 miliar," kata Kepala PPATK Ivan Yustivandana, Jumat (18/3/2022).

Baca: Ini Dia Penerima 'Sedekah Haram' Afiliator, Ada Dewa Kipas?

PPATK terus berkoordinasi dengan Financial Intelligence Unit (FIU) negara lain untuk mengungkap aliran dana terkait investasi ilegal. Menurut Ivan, hasil koordinasi dengan FIU di beberapa negara menghasiljan informasi adanya aliran dana keluar negeri dalam jumlah signifikan ke rekening bank di Belarusia, Kazahkstan, dan Swiss.

Dia berkata, penerima dana di luar negeri diduga pemilik platform Binomo yang berlokasi di Kepulauan Karibia. Total dana yang diterima oknum tersebut selama September 2020 - Desember 2021 sebesar 7,9 juta Euro.

Dana tersebut kemudian ditransfer kembali dengan penerima akhir adalah entitas pengelola sejumlah situs judi online dan terafiliasi dengan situs judi di Rusia.
"Di samping itu, berdasarkan analisis transaksi yang dilakukan PPATK, dtemukan juga aliran dana kepada pemilik toko arloji sebesar Rp 19,4 miliar, pemilik showroom mobil atau developer sebesar Rp 13,2 miliar. Dari hasil analisis PPATK juga menemukan upaya menyamarkan atau mengaburkan pihak penerima dana yang diketahui masih di bawah umur [balita],'' katanya.

PPATK memiliki kewenangan dalam melakukan penghentian sementara transaksi selama 20 hari kerja. Lembaga ini juga dapat berkoordinasi serta melaporkan kepada penegak hukum mengenai transaksi mencurigakan dalam nominal besar terkait investasi yang diduga ilegal.

Selain itu, pelaporan yang disampaikan ke PPATK juga dimaksudkan untuk menjaga pelapor dari risiko hukum dan reputasi. Perlindungan dapat mencegah pemanfaatan pelapor sebagai sarana dan sasaran pelaku kejahatan untuk mencuci hasi tindak pidana.

Ivan berkata, Pasal 29 UU 8/2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah mengatur bahwa Pihak Pelapor tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan kewajiban pelaporan kepada PPATK.

(RCI/dhf)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article PPATK Turun Tangan, Afiliator Binomo Cs 'Dimiskinkan'