DPR & BUMN Sepakat Bentuk Panja Penyelamatan Garuda Indonesia

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi VI DPR RI bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sepakat membentuk Panitia Kerja Penyelamatan Garuda Indonesia. Kesepakatan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Nasdem Martin Manurung kepada wartawan di ruang rapat Komisi VI DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/2/2022).

"Kami Komisi VI DPR RI pada hari ini telah membentuk Panja Penyelamatan Garuda Indonesia," ujarnya.

Pembentukan itu lantas diikuti rapat kerja antara Komisi VI DPR RI dengan Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmodjo dan Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra.

"Pada prinsipnya, Panja Penyelamatan Garuda Indonesia ini merupakan tindak lanjut dari tiga kali rapat kerja yang sudah dilakukan Komisi VI baik bersama Pak Menteri BUMN (Erick Thohir), Pak Wamen (Kartika Wirjoatmodjo), jajaran direksi dan kita sudah menyepakati terbentuknya panja," kata Martin.

Menurut dia, panja secara khusus akan mendalami opsi-opsi apa yang tersedia utuk bisa menyelamatkan Garuda Indonesia.

"Dan bagaimana DPR, khususnya Komisi VI, memberikan dukungan politik dengan tujuan bahwa kita ingin Garuda Indonesia sebagai national flag carrier kita untuk bisa tetap mengudara, untuk bisa terbang sebagai maskapai nasional kebanggaan kita," ujar Martin.

Dalam siaran pers yang diterima, Menteri BUMN Erick Thohir menyambut positif pembentukan Panja Penyelamatan Garuda Indonesia oleh Komisi VI DPR RI. Erick menyebut pembentukan panja merupakan bentuk dukungan konkret dari DPR dalam mengawal proses penyehatan maskapai pelat merah tersebut.

"Panja merupakan komitmen dan tindaklanjut dari pembahasan sejumlah rapat kerja maupun rapat dengar pendapat yang telah beberapa kali dilakukan antara Kementerian BUMN dengan Komisi VI DPR," ujar Erick di Jakarta, Rabu (16/2/2022).

Dia menilai dukungan politik dari Komisi VI DPR sangat penting bagi Kementerian BUMN dalam menyehatkan kembali kinerja Garuda. Menurut Erick, Kementerian BUMN bersama Komisi VI DPR akan terus bersinergi dalam mencari jalan keluar atas persoalan yang dialami Garuda.

Ia menyampaikan Kementerian BUMN juga akan memaparkan secara rinci mengenai rencana bisnis dan transformasi Garuda ke depan kepada Komisi VI DPR.

"Seperti yang sering saya sampaikan, kita (BUMN) tentu tidak bisa sendirian, ini eranya kolaborasi termasuk dalam memperbaiki kinerja Garuda yang juga memerlukan dukungan Komisi VI DPR," ungkap Erick.

Komisi VI, sambung Erick, akan mengawal proses transformasi dan restrukturisasi yang sedang dilakukan Garuda. Dia menyebut transformasi menjadi keharusan bagi Garuda agar mampu bertahan di situasi yang penuh ketidakpastian akibat pandemi dan juga menatap prospek bisnis pascapandemi.

Tak hanya itu, menurut Erick, Kementerian BUMN juga telah menggandeng Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menindaklanjuti indikasi dugaan korupsi di Garuda.

"Perbaikan menyeluruh dari sisi penegakan hukum dan sisi bisnis bertujuan untuk membuat Garuda ke depan lebih akuntabel, profesional, dan transparan," kata Erick.

Seperti diketahui, kondisi keuangan GIAA dalam situasi sulit. Tiko dalam rapat kerja dengan Komisi VI, Selasa (9/11/2021), mengungkapkan secara teknikal Garuda Indonesia sudah bangkrut alias technically bankrupt. Hal ini lantaran ekuitas Garuda sudah negatif hingga US$ 2,8 miliar atau setara dengan Rp 40 triliun (kurs Rp 14.200/US$).

"Pandemi memperburuk kondisi Garuda Indonesia dengan tambahan utang US$ 100-150 juta atau Rp 1,5-2 triliun setiap bulannya," tulis slide presentasi Tiko, sapaan akrab, Wamen BUMN Kartika, dikutip dari kanal Youtube resmi DPR.

Dalam presentasinya yang disiarkan secara langsung, mantan Dirut Bank Mandiri ini menjabarkan kondisi terkini Garuda Indonesia di mana aset saat ini (tidak disebutkan periodenya), mencapai US$ 6,93 miliar atau sekitar Rp 99 triliun, sementara liabilitas (kewajiban, termasuk utang) mencapai US$ 9,76 miliar atau setara Rp 140 triliun. Dengan demikian ada ekuitas negatif US$ 2,8 miliar. Dari jumlah kewajiban tersebut, utang dari sewa pesawat mendominasi mencapai US$ 9 miliar atau setara Rp 128 triliun.

"Kalau bapak ibu melihat neraca, ada ekuitas negatif US$ 2,8 miliar, rekor [ekuitas negatif BUMN terbesar] itu dulu dipegang PT Asuransi Jiwasraya kini dipegang Garuda," katanya dalam forum tersebut.

Sebab itu perseroan berkomitmen terus melakukan pembicaraan dengan para lessor untuk melakukan restrukturisasi, menurunkan kewajiban Garuda dari US$ 9,75 miliar menjadi US$ 2,6 miliar. Pembicaraan itu dilakukan dengan lessor dan juga bank-bank termasuk Bank Himbara dan juga BUMN Pertamina.

"Jadi memang kunci, kalau saya sampaikan bahwa yang menjadi kunci utama sukses atau tidaknya restrukturisasi Garuda ialah persetujuan kreditor. Ini penting karena tanpa adanya persetujuan kreditor tidak mungkin pemegang saham bergerak," kata Tiko.

"Ini kami tekankan Bapak Ibu, bahwa nasib Garuda ini bukan hanya dari pemegang saham, tapi juga kreditor, karena kreditor juga harus menyadari bahwa tanpa adanya haircut yang signifikan maka neraca Garuda yang tadi ekuitas negatif tidak akan balancing."

"Dalam 1-2 bulan ini kami aktif negosiasi dengan lessor, bank, Himbara, Pertamina, karena para kreditor harus mengakui dan menerima bahwa harus ada pengurangan utang yang signifikan karena jika tidak, neraca yang technically bankrupt tadi tidak akan survive."

(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Soal DPR Minta Kursi Tambahan Ke Garuda, BUMN Bilang Ini