Tiga Asuransi Haram Jual Unitlink Jika Terjadi Hal Ini
Jakarta, CNBC Indonesia - Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) menilai pelarangan penjualan produk unitlink melalui bank bisa saja diterapkan segera jika tiga asuransi yang saat ini bersengketa dengan nasabahnya tak segera menyelesaikan permasalahannya ini.
Ketua Dewan Pengawas LAPS OJK Hastanto S.M Widodo mengatakan saat ini pihaknya juga masih menunggu arahan dari OJK mengenai hal tersebut. Namun, dia menilai tanda-tanda yang diberikan OJK telah menunjukkan ke arah sana.
"Kita tunggu kalau arahannya, sinyalnya jelas akan segera diimplementasi kalau ketiga perusahaan tersebut tidak bisa menyelesaikan masalahnya," kata Hastanto dalam wawancara dengan CNBC Indonesia TV, Senin (7/2/2022).
Meski begitu, saat ini LAPS juga berupaya untuk aktif memberikan masukan terhadap upaya penyelesaian sengketa tersebut. Diharapkan hal ini bisa diselesaikan dengan prinsip keadilan.
"Kami di LAPS SJK kami berusaha aktif untuk bisa memberikan bantuan, mungkin mekanisme untuk bisa menolong percepatan penyelesaian masalah ini," imbuh dia.
Adapun sebelumnya OJK secara tegas menyebutkan akan menindak tegas perusahaan asuransi yang tak menyelesaikan sengketa dengan nasabahnya. Salah satu langkah yang akan diambil adalah melakukan pelarangan penjualan produk unitlink di bank-bank.
Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK Anto Prabowo mengatakan langkah ini merupakan bagian dari perlindungan konsumen yang dilakukan otoritas. Diharapkan dengan adanya tindak tegas ini pelaku jasa keuangan tak melakukan pelanggaran.
"OJK juga melakukan penyempurnaan regulasi mengenai Unit Link, termasuk akan menindak tegas pelaku usaha jasa keuangan yang melanggar, dan melarang Bank menjual Unit Link dari perusahaan asuransi yang masih belum menyelesaikan sengketa dengan nasabahnya," kata Anto dalam dalam postingan instagram OJK, Kamis (3/2/2022).
Dia menyebutkan, mengacu pada ketentuan di POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, OJK dapat memberikan sanksi jika dalam praktik penjualan dan penanganan pengaduan tidak menerapkan prinsip perlindungan konsumen. Ini merupakan upaya OJK untuk meningkatkan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.
(mon)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Produksi Premi Asuransi Unit Link Merosot Imbas SEOJK PAYDI
