DPR Cecar Erick Thohir Soal IPO & Rights Issue BUMN

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi VI DPR RI meminta penjelasan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengenai banyaknya perusahaan pelat merah dan anak usahanya yang akan melakukan aksi korporasi di bursa. Hal ini dibahas dalam Rapat Kerja antara Komisi VI dengan Menteri BUMN.

Aksi korporasi yang dimaksud adalah penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) dan penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD/rights issue).

Pimpinan Rapat Kerja Komisi VI Aria Bima mengatakan aksi korporasi ini dilakukan untuk mendorong BUMN dan anak usahanya meningkatkan kapasitas usaha dan daya saing sehingga lebih berkontribusi kepada negara.

"Sehubungan dengan hal tersebut pada kesempatan kali ini Komisi VI DPR RI ingin mendengar secara langsung pemaparan Menteri BUMN terkait IPO dan rights issue BUMN beserta anak perusahaan pada 2021-2022," kata Aria dalam pembukaan rapat kerja, Kamis (2/12/2021).

Beberapa aspek yang disorot adalah perusahaan mana saja yang akan melakukan aksi korporasi tersebut, latar belakang pelaksanaannya, tujuan penggunaan dana, rencana bisnis, dan timeline pelaksanaannya hingga dampak dan risikonya.

Selain itu, Komisi VI juga meminta penjelasan mengenai rencana privatisasi BUMN, baik melalui strategic partnership maupun pelepasan saham ke pasar modal.

"Kami juga ingin mengetahui mengenai perkembangan tentang UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah mendapatkan preview dari Mahkamah Konstitusi, dampaknya bagi tata kelola BUMN saat ini seperti apa," terang dia.

Rapat ini dihadiri oleh anggota Komisi VI DPR RI, Menteri BUMN Erick Thohir beserta jajarannya.