Erick Sebut Ada Korupsi Laten PTPN, Tanri Abeng Bilang Begini
Foto: Komisaris Utama Pertamina Tanri Abeng (CNBC Indonesia/Lidya Julita S)
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) periode 1998-1999 Tanri Abeng menilai permasalahan yang dialami oleh Holding BUMN Perkebunan, Perkebunan Nusantara (PTPN) disebabkan karena masalah internal.
Menurut dia, beban utang yang tinggi dan kerugian bertahun-tahun terjadi karena pengelolaan perusahaan yang tidak efisien.
Tanri mengungkapkan, 23 tahun yang, tepatnya pada 1998, PTPN masih membukukan keuntungan hingga Rp 4,4 triliun. Namun, saat ini perusahaan malah memiliki beban utang yang tinggi.
"Tetapi itu bisa dipahami kenapa bisa rugi dan dan ruginya terlalu gede? Kemudian utangnya membubung, ya pasti ada masalah yang terkait dengan manusia. Salah satu masalah yang terjadi dengan manusia ya itu integritas dan bagian integritas itu mungkin saja ada korupsi, korupsi mengakibatkan inefisiensi yang luar biasa dan itu merusak moral seluruh karyawan," kata Tanri dalam wawancara dengan CNBC Indonesia TV, Senin (27/9/2021).
"Biasanya korupsi itu kan dari level yang di atas dan itu merusak moral daripada seluruh karyawan," imbuhnya.
Mantan Komut PT Pertamina (Persero) ini mengungkapkan, permasalahan ini sebenarnya bisa tidak terjadi. Mengingat PTPN memiliki lahan perkebunan yang sangat luas dan subur.
Sementara, perusahaan perkebunan swasta bisa mengantongi keuntungan, sangat aneh jika PTPN malah mencetak rugi dengan kualitas lahan yang baik.
"Jadi saya tidak bisa mengatakan iya [ada korupsi] tapi saya sangat memahami kalau kita melihat dia [PTPN] rugi dan ruginya gede. Kemudian utangnya membubung tapi PTPN ini memiliki lahan yang paling subur dan kenapa swasta abis untung. Ya bisa dipahami sinyal dari Pak Erick Thohir," tandasnya.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyebut beban utang 'segunung' yang dicatatkan PTPN merupakan bentuk korupsi yang terselubung yang berlangsung sejak lama.
Dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Erick menyebut aksi korupsi tersebut harus diungkap dan orang yang bertanggungjawab terhadap hal itu harus dituntut.
"Contoh di PTPN ada step-nya di mana step yang harus dilakukan ketika PTPN punya utang Rp 43 triliun dan ini merupakan penyakit lama dan kita sudah tahu dan ini suatu yang saya rasa korupsi terselubung, harus dibuka dan dituntut yang melakukan ini," kata Erick, Rabu (22/9/2021).
Karena tingginya beban utang in, saat ini PTPN harus melakukan restrukturisasi utang dengan nilai tertinggi yang pernah dilakukan oleh BUMN. Utang ini berupa pinjaman PTPN secara konsolidasi kepada bank dalam negeri dan asing.
Saat ini PTPN sudah menjadi holding grup perusahaan perkebunan BUMN yang dipimpin oleh PT PTPN III (Persero).
Pada April 2021 lalu perusahaan ini telah menyelesaikan restrukturisasi atas utang banknya senilai kurang lebih Rp 45,3 triliun.
Restrukturisasi terakhir ini dilakukan atas kredit dari bank asing yang ditandai dengan ditandatanganinya Intercreditor Agreement (ICA) dengan seluruh 18 anggota kreditur sindikasi dolar AS dan SMBC Singapore selaku agen.
Nilai kredit yang direstrukturisasi dari bank asing ini dengan limit senilai US$ 390,60 juta atau juga dirupiahkan dengan kurs saat ini mencapai Rp 5,46 triliun (asumsi Rp 14.000/US$).
Manajemen PTPN III menyatakan saat ini perseroan sudah berhasil menorehkan kinerja positif pada semester I tahun ini. Tercatat laba bersih perusahaan melesat 227% atau mencapai Rp 1,45 triliun dari sebelumnya rugi dalam 2 tahun terakhir.
Hanya saja, kendati mulai pulih dan mencatat laba, manajemen PTPN III menyampaikan dengan torehan ini ternyata masih banyak anak usaha yang PTPN yang masih mengalami beban secara finansial.
"Beban finansial juga beragam, PTPN yang sehat itu hanya PTPN 3, PTPN 4, dan PTPN 5, lainnya punya persoalan finansial masing-masing," jelas Dirut PTPN III, Muhammad Abdul Ghani, dalam program Squawk Box bersama Aline Wiraatmadja, CNBC Indonesia, Kamis (16/9/2021).
[Gambas:Video CNBC]
Pak Erick, Wacana National Holding Company BUMN Muncul Lagi!
(tas/tas)
