Butuh Modal, Holding BUMN Pariwisata Minta Suntikan Rp 7,5 T

Jakarta, CNBC Indonesia - Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung membutuhkan total dukungan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 7,5 triliun dari pemerintah pada tahun 2022.

Demikian dipaparkan Direktur Project Management Office Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung Edwin Hidayat Abdullah dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (2/9/2021).

Menurut Edwin yang juga Wakil Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero), dana itu akan digunakan untuk mendukung program-program anak usaha holding.

Perinciannya adalah sebagai berikut:

Penguatan modal dan pengembangan infrastruktur induk holding (PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)): Rp 400 miliar

Penguatan modal dan pembangunan destinasi pariwisata untuk pengembangan pariwisata di daerah Indonesia Timur (ITDC): Rp 1 triliun

Penguatan modal dan pengembangan bisnis trading untuk mendukung produk ekspor UMKM (PT Sarinah (Persero)): Rp 100 miliar

Investasi ketersediaan fleet melalui existing airline (PT Garuda Indonesia Tbk.): Rp 3 triliun

Penguatan modal dan penataan portofolio bisnis pada layanan penunjang penerbangan (PT Gapura Angkasa): Rp 700 miliar

Mendukung pelaksanaan proyek-proyek strategis nasional yang dilakukan PT Angkasa Pura I (Persero): Rp 2 triliun

"Penambahan PMN terhadap anak usaha dalam ekosistem pariwisata memiliki dampak positif terhadap perekonomian nasional," ujar Edwin.

Baca: BUMN Karya Kompak Cetak Laba Semester I, Awas Utang Bengkak!

Dampak-dampak itu antara lain:

Mempercepat penyelamatan industri aviasi pasca Covid-19 dengan menyiapkan alat produksi (ketersediaan fleet dan sarana pendukungnya)

Potensi peningkatan pendapatan (value creation) dari ekspor UMKM sebesar Rp 2,28 triliun hingga 2025

Penambahan kurang lebih 67.100 lapangan pekerjaan baru bagi mitra UMKM

Perluasan ekspor ke-20 negara potensial sebagai pasar utama dan pasar prospektif tujuan ekspor

Peningkatan ekspor UMKM binaan sebanyak 1.429 UMKM

Edwin menambahkan dampak positif penambahan PMN terhadap ekonomi daerah adalah penyerapan tenaga kerja untuk masing-masing wilayah bandara di daerah, termasuk obyek-obyek wisata dan pendukung yang dikelola Holding Aviata dan pelaku usaha lainnya.

Sebelumnya pada rapat kerja dengan Komisi VI pada 14 Juli 2021, Menteri BUMN Erick Thohir sudah mengajukan PMN untuk BUMN Pariwisata in Journey (Aviasi Pariwisata Indonesia/Aviata) Rp 9,318 triliun.

Ini bagian dari 12 BUMN yang diajukan mendapatkan PMN untuk tahun depan senilai total Rp 72,449 triliun.

Baca: Sengit! Ini toh BUMN-BUMN yang Jadi Pesaing IndiHome Telkom

(miq/tas)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Soal PMN Garuda Rp7,5 T, Sri Mulyani Tunggu Erick Thohir