Soal Larangan Ekspor, BUMI: Arutmin Sudah Penuhi Aturan DMO

Market - dob, CNBC Indonesia
14 August 2021 14:26
Kapal tongkang Batu Bara (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Jakarta, CNBC Indonesia- Produsen batu bara terbesar di Indonesia, PT Bumi Resources Tbk (BUMI) akhirnya buka suara mengenai larangan ekspor yang dikenakan oleh Kementerian ESDM kepada anak usaha, PT Arutmin Indonesia.

Direktur dan Sekretaris Perusahaan Bumi Resources Dileep Srivastava menjelaskan pada dasarnya Arutmin telah memenuhi kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) lebih dari 25% sampai dengan bulan Juli.

"Akan tetapi berdasarkan penilaian Minerba, Arutmin belum memenuhi kontrak penjualan batubara dengan PLN sesuai dengan alokasi tahunan, namun Arutmin berpendapat telah memenuhi komitmen pengiriman bulanan kepada PLN sesuai dengan mekanisme kontrak Arutmin dan PLN yang disesuaikan kuantitasnya secara bulanan sesuai dengan kemampuan kedua belah pihak," jelas Dileep dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), kemarin seperti dikutip pada Sabtu (14/8/2021).


Dileep mengatakan dengan pelarangan ekspor ini maka Arutmin tidak bisa mengirimkan batubara kalori tinggi (HCV) yang sudah terikat kontrak dengan pembeli luar negeri.

"Batubara tersebut tidak dapat dijual di dalam negeri karena spesifikasinya tidak sesuai dengan kebutuhan PLN dan pembeli dalam negeri lainnya. Dampaknya Arutmin akan kehilangan pendapatan, potensi denda dan klaim dari pembeli," ujarnya.

"Arutmin juga akan terganggu kredibilitasnya di mata pembeli luar negeri dan akan berdampak pada penjualan batubara di kemudian hari," tegas Dileep.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan untuk menjatuhkan sanksi larangan ekspor batu bara kepada 34 perusahaan. Sanksi itu sendiri dijatuhkan lantaran perusahaan itu gagal memenuhi kewajiban pasokan batu bara yang sesuai dengan kontrak penjualan dengan PT PLN (Persero) dalam periode 1 Januari hingga 31 Juli 2021.

Berdasarkan dokumen yang diterima CNBC Indonesia, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengirimkan surat keputusan perihal "Pelarangan Penjualan Batu Bara ke Luar Negeri" kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, serta Direktur Jenderal Perhubungan Laut pada 7 Agustus 2021.

Dalam surat tersebut lah, Dirjen Minerba meminta kepada ketiga unsur pemangku kepentingan tersebut untuk melakukan pembekuan Eksportir Terdaftar (ET) kepada 34 perusahaan batu bara tersebut.

"Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon kerja sama Saudara untuk melakukan pembekuan Eksportir Terdaftar (ET), menghentikan pelayanan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan tidak menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk tujuan penjualan batu bara ke luar negeri sesuai dengan kewenangan Saudara kepada 34 perusahaan sebagaimana terlampir sampai dengan terpenuhinya kebutuhan batu bara sesuai kontrak penjualan sebagaimana dimaksud pada angka 3," isi bunyi surat tersebut.


[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya

Cicil Lagi Rp 100 M, BUMI Telah Bayar Utang Hampir Rp 5 T


(dob/dob)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading