Pemprov Babel Minta Jatah 14% Saham TINS, DPR: 10% Aja Dulu!

Anisatul Umah, CNBC Indonesia

07 April 2021 16:23

An excavator loads soil onto a truck at PT Timah's open pit mine in Pemali, Bangka island, Indonesia, July 25, 2019. REUTERS/Fransiska Nangoy — Foto: Ilustrasi: Sebuah excavator memuat tanah ke sebuah truk di tambang terbuka PT Timah di Pemali, Pulau Bangka, Indonesia, 25 Juli 2019. REUTERS / Fransiska Nangoy

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Provinsi Bangka Belitung Erzaldi Rosman meminta saham 14% dari PT Timah Tbk (TINS) untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bangka Belitung (Babel). Hal ini disampaikan saat melakukan audiensi di Komisi VII DPR RI, Rabu, (07/04/2021).

Menanggapi usulan ini Anggota DPR RI Komisi VII, Bambang Patijaya membandingkan dengan sektor minyak dan gas (Migas) di mana ada Participating Interest (PI) sebesar 10%.

"Kemarin saya diskusi dengan orang yang paham PI. Jadi daerah diberikan kemudahan memiliki saham maksimal 10%," ungkapnya saat rapat.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang merupakan representasi daerah berkontribusi pada cost dan dividen.

"Saya pikir bisa skema ini, bisa diadopsi kalau Migas bisa Babel bisa," jelasnya.

Baca:

Ngotot Minta Jatah 14% Saham TINS, Ini Alasan Pemprov Babel

Lebih lanjut dia mengatakan, timah ini memiliki spesifikasi, dan dieksplorasi terbuka di Babel dan Kepulauan Riau (Kepri) sebagian. Sementara di Kalimantan Barat tidak dieksploitasi terbuka karena berada di hutan lindung dan produksi.

"Oleh karena itu ada kekhususan, ada reasoning yang masuk akal Babel mohon yang namanya konsep-konsep seperti PI tersebut.

"Kita carikan solusi kalau setor 10% dari saham. Sabar pak 10% dulu dari nilai pasar, PT Timah sudah Tbk, skema harus benar," tegasnya.

Dalam kesimpulan rapat yang dibacakan oleh Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menindaklanjuti beberapa usulan salah satunya soal saham, Komisi VII akan menindaklanjutinya dengan Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP).

"Terkait dengan aspirasi tersebut di atas, Komisi VII akan menindaklanjuti dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan mitra terkait," ujar Sugeng.