Erick Pangkas BUMN dari 142 Jadi 41, Klaster BUMN Tersisa 12!

Monica Wareza, CNBC Indonesia

03 March 2021 17:12

Foto: Menteri BUMN, Erick Thohir (Dok.BUMN)

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah memangkas jumlah perusahaan BUMN dari sebelumnya berjumlah 142 perusahaan menjadi hanya 41 perusahaan saja. Hal ini juga dibarengi dengan mengurangi jumlah klaster dari 27 menjadi 12.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan ini merupakan upaya kementerian untuk merampingkan portofolio yang sudah ada sehingga BUMN yang memiliki total aset hingga US$ 650 miliar atau setara Rp 9.100 triliun (kurs Rp 14.000/US$) ini bisa memberikan kontribusi untuk perekonomian dalam negeri.

"Oleh karena itu, transformasi menjadi agenda penting dan penting. Kementerian BUMN sedang merampingkan portofolionya saat ini. Kami telah berhasil mengurangi jumlah perusahaan dari 142 menjadi 41. Dan juga, saat ini kami sedang melakukan pengurangan jumlah klaster dari 27 menjadi 12 perusahaan," kata Erick dalam webinar MNC Group Investor Forum 2021, Rabu (3/3/2021).

Baca:

Erick Thohir Mau Bikin Holding EV Battery, Saham Nikel Galau

Ke depan, Erick menargetkan bahwa transformasi BUMN ini akan menjadikan perusahaan tersebut menjadi perusahaan yang lebih akuntabel, profesional dan transparan.

Sejalan itu, BUMN juga terus melakukan program strategisnya yang didasarkan pada lima pilar. Salah satunya adalah bekerja sama dengan perusahaan swasta.

"Kami menyadari sepenuhnya bahwa memberikan dampak yang nyata berarti meningkatkan kinerja BUMN Indonesia, dan memberikan nilai lebih bagi perekonomian negara," tandasnya.

Sejak awal menjabat Erick memang fokus merampingkan jumlah perusahaan BUMN yang terlalu banyak. Di awal April 2020, saat itu Erick menegaskan Kementerian BUMN bakal mengkonsolidasikan 70% jumlah BUMN beserta dengan anak dan cucu usaha. Akan terjadi pengurangan drastis dari jumlah saat ini 142 BUMN serta 800 anak dan cucu usaha.

Erick mengatakan kementerian telah melakukan mapping terkait rencana ini dan akan disampaikan dalam rapat kerja bersama dengan parlemen atau DPR. Proses ini akan dilakukan secara bertahap, bahkan diperkirakan baru akan rampung setelah masa jabatannya habis.