Ck..ck..ck.. Rekor Lagi, Utang Luar Negeri BUMN Jadi Rp 813 T

Tirta Citradi, CNBC Indonesia

15 February 2021 15:21

Foto: Logo BUMN (Dok Kementerian BUMN)

Jakarta, CNBC Indonesia - Sampai dengan bulan Desember 2020, utang luar negeri (ULN) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencapai Rp US$ 58,08 miliar. Apabila menggunakan asumsi kurs Rp 14.000/US$ maka total utang pemerintah tersebut mencapai Rp 813,12 triliun.

Tahun lalu, output perekonomian (produk domestik bruto/PDB) Indonesia di harga nominal mencapai Rp 15.434 triliun. Artinya total ULN BUMN Indonesia terhadap PDB mencapai 5,26%.

Total ULN BUMN pada Desember 2020 naik 12,32% (yoy) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Terjadi peningkatan ULN BUMN sebesar 0,75% (mom) dibanding bulan November yang hanya tercatat mencapai US$ 57,65 miliar.

Peningkatan pertumbuhan ULN BUMN pada November tahun lalu juga tercatat sebesar 11,53% (yoy) saja. Kenaikan ULN BUMN terjadi di tengah perlambatan ULN total korporasi swasta di Tanah Air.

Per Desember 2020, total ULN swasta total tercatat mencapai US$ 208,28 miliar atau naik 3,78% (yoy) dibanding periode yang sama tahun 2019. Namun secara bulanan ULN swasta justru turun. Di bulan November 2020 total ULN swasta nasional mencapai US$ 209,8 miliar. Artinya ada penurunan 0,72% (mom).

ULN swasta dalam negeri tumbuh melambat. Pasalnya di bulan November 2020 kenaikannya mencapai 5,08% (yoy). Kini pangsa ULN BUMN terhadap total swasta nasional mencapai 27,9%.

Kendati pangsanya hanya 16% dari total ULN BUMN, pinjaman luar negeri perbankan pelat merah tumbuh 21,77% (yoy) pada Desember, naik signifikan dibanding bulan November yang hanya 13,42% (yoy).

Sementara itu untuk BUMN non lembaga keuangan kenaikan ULN-nya tercatat mencapai 12,92% (yoy) sedikit bertambah dari bulan November yang hanya 12,72% (yoy). Pangsa ULN BUMN non lembaga keuangan mencapai 78,6% dari total ULN BUMN.

Perkara ULN BUMN memang menjadi sorotan banyak pihak. Baik dari kalangan ekonom hingga masyarakat secara umum. Ada yang mencibir ada pula yang mengatakan asalkan masih dikelola dengan baik apalagi BUMN digerakkan untuk menjadi motor perekonomian nasional melalui proyek pembangunan infrastruktur.

BUMN karya menjadi perusahaan pelat merah yang banyak diperbincangkan, lantaran dinilai overleveraged alias kebanyakan utang. Rata-rata nilai liabilitas BUMN karya terhadap modalnya sudah tembus lebih dari 3x.

Namun dengan adanya UU Cipta Kerja dan Souvereign Wealth Fund (SWF) yang akan menampung aliran dana asing bisa digunakan sebagai alternatif pembiayaan non-utang, terutama untuk memacu proyek strategis nasional.

Tren pelemahan dolar AS akibat kebijakan ultra longgar The Fed memang membuat negara-negara berkembang seperti Indonesia kebanjiran dana asing. Daripada hanya mengendap secara temporer di investasi portofolio, pemerintah memanfaatkan momentum ini untuk mengajak asing berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi RI.

Dolar AS yang masih akan tertekan tahun ini bakal membuat rupiah stabil cenderung menguat. Penguatan rupiah ke bawah Rp 14.000/US$ tentu saja menjadi katalis positif bagi kinerja BUMN yang terjerat pinjaman asing yang besar. Setidaknya beban bunga menjadi lebih rendah.

Halaman Selanjutnya >> Ada Catatan untuk Utang BUMN

Pada periode 2015-2019, total aset perusahaan pelat merah Indonesia tumbuh dari Rp 5.760 triliun menjadi Rp 8.734 triliun. Aset BUMN meningkat 10,3% per tahunnya dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Namun lebih dari 60% dari aset tersebut masih dibiayai dengan mengandalkan utang. Total kewajiban (liabilities) BUMN naik dari Rp 3.760 triliun menjadi Rp 6.070 triliun. Dalam setahun total kewajiban BUMN naik 12,2% lebih tinggi dari pertumbuhan asetnya.

Rasio kewajiban terhadap modal (debt to equity/DER) korporasi milik pemerintah juga terus membengkak dari yang tadinya di bawah 2 kali menjadi lebih dari 2 kali dalam kurun waktu lima tahun.

Di saat yang sama kinerja BUMN juga mengalami penurunan. Hal ini tercermin dari rasio utang terhadap pendapatan sebelum biaya bunga utang, pajak, depresiasi dan amortisasi (EBITDA) yang juga terus meningkat.

Tahun lalu rasio utang terhadap EBITDA BUMN sudah tembus 4,62 kali. Padahal lima tahun sebelumnya atau pada 2015 rasionya masih berada di angka 1,63 kali. Mirisnya lagi dari total kewajiban yang dimiliki perusahaan sebesar Rp 6.070 triliun, sebanyak 48,6% nya terkait dengan utang luar negeri (ULN).

Selain masalah utang sebenarnya kinerja keuangan BUMN juga tak bisa dikatakan ciamik. Malahan ada tren penurunan kinerja jika dilihat dari sisi kemampuan mencetak laba dan produktivitas. Hal ini disampaikan oleh Bank Pembangunan Asia (ADB) dalam laporannya yang bertajuk Reforms, Opportunity, and Challenges for State Owned Enterprise.
Untuk mengukur rasio profitabilitas ADB menggunakan dua metrik yaitu rasio laba terhadap modal (ROE) dan laba terhadap aset (ROA). Tren rasio keuangan tersebut menunjukkan peningkatan hingga tahun 2012 dan penurunan di tahun-tahun berikutnya.

Pendapatan dan laba BUMN terhadap output perekonomian nasional telah menurun sejak saat itu 2012, sehingga ROA dan ROE juga menurun. Lebih lanjut ADB melihat penurunan rasio profitabilitas ini sebabkan oleh sektor keuangan, sumber daya alam dan sektor energi.

Lebih lanjut, ADB juga menyoroti tren penurunan efisiensi dari perusahaan pelat merah nasional. Rasio perputaran aset sebagai indikator sederhana dari efisiensi produktif turun hampir setengahnya antara 2013 dan 2017.

Rasio perputaran aset menggunakan formula pendapatan dibagi dengan asetnya. Rasio ini menunjukkan seberapa efektif aset digunakan untuk menghasilkan pendapatan (proksi konsep ekonomi intensitas modal output).

Rasio untuk BUMN non-keuangan turun menjadi hampir setengahnya, dari hampir 80% pada tahun 2013 menjadi 42% pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan penurunan yang substansial dan cepat dalam keefektifan BUMN dalam mengelola aset menjadi pendapatan.

Penurunan bisa dilihat di banyak sektor. Namun yang kontribusinya besar adalah sektor energi yang menyumbang tiga per lima dari aset BUMN non-finansial.