Putusan PTUN Tak Berdampak Terhadap Transformasi Bukopin
Jakarta, CNBC Indonesia- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam gugatan PT Bosowa Corporindo terhadap keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dinilai tak akan berpengaruh pada jalannya aktivitas perbankan PT Bank Bukopin Tbk (BBKP).
Langkah OJK dalam mengeluarkan keputusan tersebut dinilai merupakan langkah tepat dalam menyehatkan Bukopin dan perbankan nasional ketika menghadapi tekanan akibat pandemi Covid-19 serta sejumlah isu-isu negatif.
Hal tersebut disampaikan oleh pengamat hukum perbankan Yunus Husein kepada CNBC Indonesia, Rabu (20/1/2020). Yunus mengatakan proses hukum yang sedang yang berlangsung tidak akan berdampak pada kegiatan perbankan Bukopin. Apalagi pihak Kookmin Bank, sebagai pemegang saham pengendali tetap memiliki kepercayaan terhadap Bukopin, sehingga proses transformasi tetap berjalan. Selain itu dia menilai dari sisi keuangan dengan masuknya Kookmin, keuangan Bukopin pun semakin kuat.
"Jika dibaca statement OJK, bank tetap bisa jalan, jasa perbankan terpenuhi, pihak Korea pun cukup merasa confident jadi ya bisa berjalan," kata Yunus yang juga mantan Kepala PPATK Periode 2002-2011.
Dia menjelaskan pada putusan PTUN ada provisi yang diminta dilaksanakan segera tanpa menunggu keputusan hukum berkekuatan tetap alias inkrah. Namun Bosowa sendiri tidak lulus fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan ulang, karena memiliki kredit macet di bank lain.
PT Bosowa Corporindo merupakan pemegang saham lama di Bank Bukopin dan menjadi yang terbesar kedua, sekitar 23%. Namun saat RUPSLB hak suara Bosowa dianulir.
"Dia (Bosowa) tidak lulus karena melanggar ketentuan, tidak boleh ada kredit macet yang namanya pemegang saham, direksi komisaris tidak boleh. Sahamnya yang sudah diturunkan dibeli oleh Korea (Kookmin) dan melalui RUPS segala macam kalau membalikan situasi seperti sedia kala susah juga," katanya.
Menurutnya semua prosesnya sudah berjalan dan sulit dikembalikan seperti sebelum diambil oleh Kookmin. Dasar Bosowa tidak lulus fit and proper test pemegang saham pun menurutnya jelas, berdasarkan pasal 9 UU OJK. Aturan tersebut harus dipenuhi bank atau pemegang saham bank atau manajemen bank.
"Ada juga putusan yang dibanding oleh OJK karena dia tidak sependapat, tapi kan menunggu banding dulu, kasasi, inkrah baru dilaksanakan. Itu ada beberapa permohonan dari OJK seperti itu terkait dengan urusannya kepemilikan dia di bank Bukopin yang sekarang sudah beralih ke Korea," jelasnya.
Dia mengatakan putusan PTUN sulit dilakukan karena bagai buah simalakama, jika mengikuti perintah pengadilan maka melanggar ketentuan OJK sendiri yang menyebutkan kalau ada kredit macet tidak boleh jadi pemegang saham atau pengurus.
"Jadi serba salah, kalau dipenuhi pengadilan melanggar ketentuan kalau tidak dipenuhi dianggap tidak memenuhi perintah pengadilan yang sifatnya segera tadi yang sifatnya provisi," ujar dia.
Selain itu, Bosowa menurutnya tidak likuid karena memiliki kredit macet dan tuntutan lain dalam konteks kepailitan, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya pada OJK.
"Dia kan pemegang saham lama yang dulu lulus dan sekarang direview ulang atau dites ulang dalam bentuk seperti sanksi," ujar Yunus.
