Siap-Siap! Suntikan Modal Jadi Game Changer bagi Bank Banten

Jakarta, CNBC Indonesia - PT BPD Banten Tbk alias Bank Banten telah meraih izin penghitungan setoran modal Provinsi Banten ke dalam Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). Rasio kesehatan dan daya ekspansi perseroan pun terdongkrak.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengizinkan dana Setoran Modal (senilai Rp 1,551 triliun) menjadi komponen modal perseroan, setelah terjadi konversi dari dana Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Banten Nomor 1/2020.

Dengan demikian, rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) bank berkode saham BEKS ini per Oktober 2020 mencapai 54,1%. Angka itu jauh lebih tinggi darirata-rata CAR industri perbankan pada September 2020 yang tercatat hanya 23,52%.

Tambahan modal memungkinkan bank tersebut memitigasi dampak buruk pandemi dengan lebih baik. Semuanya tercapai berkat keputusan strategis PT Banten Global Development (BGD), yang mewakili Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten selaku pemegang saham.

Hal ini juga menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten selaku Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT) atau ultimate shareholder Bank Banten dalam mengembangkan perusahaan.

Secara filosofis, Bank Banten mengada sebagai komitmen Pemprov Banten untuk memiliki BPD sendiri yang kuatdan menjadi agen intermediasi pembangunan di wilayahnya. Oleh karena itu, perseroan dipastikan mendapat perhatian dan dukungan penuh Pemprov Banten.

Penambahan modal bagi Bank Banten menjadi prasyarat untuk mendukung pembangunan di provinsi yang selama ini menjadi salah satu penyumbang dana pihak ketiga (DPK) perbankan terbesar secara nasional. Harap diingat, konsumsi menjadi penyumbang utama PDB Banten.

Oleh karena itu, tidak heran jika perseroan sejak 2015 hingga 2019 mulai fokus menyalurkan kredit konsumer. Total pinjaman konsumsi yang diberikan oleh BEKS saat ini setara dengan 60% dari portofolio asetnya.

Prospek pinjaman konsumen ini masih sangat cerah mengingat banyaknya pensiunan dan pegawai negeri di wilayah Banten dan luar Banten serta meningkatnya jumlah karyawan secara umum. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada 2020 ada 91.708 pensiun baru, dan tahun depan diprediksi bertambah 90.445 pensiunan baru.

Di luar itu, belanja pemprov Banten juga terus meningkat sejalan dengan kelanjutan proyek pemerintah daerah yang didukung oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini menyediakan peluang besar bagi Bank Banten untuk terlibat dalam proyek yang didanai APBD.

Dengan CAR yang kuat, bank BPD tersebut memiliki keleluasaan modal untuk memberikan pinjaman kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di provinsi terpadat keenam nasional ini dengan lebih besar.

Sebagai catatan, pinjaman yang menyumbang mayoritas portofolio kredit perseroan ini sangat aman.Risiko jenis pinjaman ini tergolong rendah karena cicilan kredit tersebut langsung dipotong setelah gaji bulanan PNS yang menjadi debitur ditransfer.

Pinjaman berbasis slip gaji pemerintah-yang tentu saja tidak mungkin bakal merugi dan gulung tikar-menyediakan buffer perlindungan bagi Bank Banten di tengah kondisi pandemidan ruang pertumbuhan ketika ekonomi membaik.

Melalui pengelolaan RKUD Provinsi Banten, Bank Banten berhasil menggarap 8,94% atau 6.554 debitur dari total 73.291 Aparatur Sipil Negara yang ada di provinsi tersebut per Desember 2019.

Sumber: BPS & BKN

Dari situ, perseroan juga mengelola produk bisnis turunan lainnya seperti pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan daerah yang merupakan captive market di Provinsi Banten. Sebagai BPD, perseroan memiliki keunggulan memperluas pasar tersebut lewat integrasi pengelolaan rekening kas daerah di Provinsi Banten.

Bank Banten juga memiliki peluang menggarap segmen bisnis di sektor pendidikan dan kesehatan yang selama ini belum banyak disentuh oleh bank lainnya. Di Banten per 2020 ada 158.210 sekolah dengan 2,9 juta peserta didik. Sementara itu, terdapat 12.293 jumlah instalasi pelayanan kesehatan dengan jumlah tenaga medis sebanyak 18.701 orang.

Selain itu, potensi ekonomi Banten juga sangatlah besar. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang selalu di atas rata-rata nasional. Pada 2019 ekonomi Banten tumbuh 5,53%, sementara pertumbuhan ekonomi nasional hanya 5,02%.

Berdasarkan Kajian Ekonomi Regional Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi Banten pada kuartal IV-2019 berada di posisi ketiga di antara provinsi Jawa lainnya. Pada 2019, Banten menjadi Provinsi terbesar ketujuh di Indonesia dengan PDRB sebesar Rp 664 triliun.

Angka PDRB tersebut bahkan lebih besar dari PDB sebuah negara, misalnya Serbia. Banten dengan pertumbuhan tingginya tersebut berhasil merangkak naik secara perlahan setelah pada tahun 2017 berada di posisi ke delapan.

Pada kuartal I-2020 ekonomi Banten masih tumbuh di atas nasional. Namun, sayang akibat pandemi Covid-19, ekonomi Banten terkoreksi lebih dalam dari rata-rata nasional pada Kuartal II-2020.

Potensi pertumbuhan Bank Banten ke depan masih sangat terbuka karena ruang pertumbuhan yang masih sangat lebar. Potensi tersebut dapat dilihat dari kecilnya pangsa pasar penyaluran kredit BEKS dibandingkan dengan BPD lain di Jawa (selain DKI Jakarta).

BPD lain seperti BPD Jabar, BDP Jateng, dan BPD DIY memiliki market share kredit belasan persen di provinsi masing-masing sehingga mereka kesulitan melebarkan pasarnya karena persaingan melawan perbankan konvensional menjadi lebih berdarah-darah.

Namun untuk BEKS, meskipun tercatat potensi pinjaman yang diberikan di Banten sangatlah jumbo yakni Rp 350 triliun, tetapi angka yang digarap BEKS baru 1,13% atau senilai Rp 3,9 triliun.

Kecilnya pangsa pasar ini sendiri menggambarkan potensi pertumbuhan BEKS ke depan yang masih sangat luas. Sebelumnya, perseroan belum bisa mengoptimalkan pangsa pasar di Banten karena kendala permodalan.

Ketika modal ditambah, ruang ekspansi perseroan pun terbuka lebar. Maka dari itu, ekspektasi peningkatan pangsa pasar BEKS menjadi 5%-6% atau naik sebesar 530% dari posisi saat ini tentu sangatlah masuk akal, apalagi dengan dukungan penuh Pemprov Banten.

Hal ini juga disetujui oleh lembaga pemeringkat Fitch Ratings Indonesia yang menilai pangsa pasar perseroan di Banten akan meningkat signifikan dalam jangka menengah. Banten saat ini menjadi provinsi dengan pemberian kredit terbesar kelima nasional.

Tidak heran, lembaga pemeringkat tersebut menegaskan kembali peringkat nasional jangka panjang BEKS pada 'A (idn)' dengan outlook stabil.Fitch mengatakan peringkat ini menunjukkan ekspektasi tingkat risiko gagal bayar yang relatif rendah.

"Peringkat Bank Banten didukung oleh ekspektasi Fitch atas dukungan yang luar biasa, meski sederhana, dari Pemerintah Indonesia jika diperlukan. Ini didorong oleh pentingnya bank ini bagi Provinsi Banten," tulis laporan Fitch, Selasa (1/12/2020).

Pernyataan Fitch Ratings tersebut bukanlah mengada-ada. Dukungan pemerintah kepada BPD di kala pandemi terbukti dengan dilibatkannya BPD dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai total Rp 67 triliun.

BPD menjadi garda terdepan pemulihan ekonomi di daerah-daerah, dengan dana PEN senilai Rp 14 triliun. Di tengah perkembangan itu, Bank Banten berpeluang menjadi salah satu emiten BPD terkuat nasional dalam jangka panjang berkat penerapan tata kelola yang baik dan prinsip kehati-hatian.

TIM RISET CNBC INDONESIA

(ags/ags)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Kelola RKUD Banten, Bank Banten Layani Aktivasi Rekening ASN